Meski persoalan itu telah dibenahi dengan penempatan petugas jaga selama 24 jam, kejadian tersebut mengindikasikan perlunya distribusi sumber daya manusia dan fasilitas secara lebih merata, terutama di wilayah pinggiran kota.

“Evaluasi di lapangan harus terus dilakukan. Jangan sampai penghematan anggaran justru memperburuk akses layanan kesehatan bagi warga yang paling membutuhkan,” jelas Novan.

Selain itu, Komisi IV juga mendesak agar Dinas Kesehatan lebih terbuka dalam merancang program-program prioritas. 

Novan menilai transparansi mutlak diperlukan agar baik DPRD Samarinda maupun publik dapat memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan lapangan.

“Setiap rupiah harus jelas arahnya. Jangan sampai program hanya indah dalam dokumen tapi kosong dalam implementasi,” ungkapnya.

Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan sektor kesehatan, termasuk memperkuat layanan dasar, menjamin ketersediaan tenaga medis, serta memastikan kelengkapan fasilitas di seluruh puskesmas yang ada di Kota Samarinda. (adv)