Efisiensi Anggaran Dinkes Disorot DPRD Samarinda, Akses Layanan Kesehatan Warga Jadi Fokus

DPRD SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Pasie/ Foto: HO
AVNMEDIA.ID - Rencana efisiensi anggaran sebesar Rp 8 miliar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Samarinda, khususnya Komisi IV.
Pemangkasan anggaran tersebut dianggap berisiko terhadap kualitas layanan kesehatan dasar, terutama di puskesmas yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Pasie, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, efisiensi tidak boleh merugikan masyarakat yang bergantung pada fasilitas kesehatan publik.
“Pengalihan dana bukan berarti mematikan layanan. Tapi tetap harus dipastikan mendukung sektor kesehatan, khususnya puskesmas,” ucapnya usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama pihak Dinkes pada Selasa (1/7/2025).
Kendati laporan serapan anggaran dari Dinkes tergolong positif, Novan menyebut keluhan warga soal layanan kesehatan masih cukup banyak diterima.
Bahkan, rumah sakit milik pemerintah seperti RSUD Abdul Moeis juga turut mendapat aduan dari masyarakat.
Salah satu persoalan yang sempat mengemuka adalah tidak tersedianya sopir ambulans di Puskesmas Sungai Siring.
Meski persoalan itu telah dibenahi dengan penempatan petugas jaga selama 24 jam, kejadian tersebut mengindikasikan perlunya distribusi sumber daya manusia dan fasilitas secara lebih merata, terutama di wilayah pinggiran kota.
“Evaluasi di lapangan harus terus dilakukan. Jangan sampai penghematan anggaran justru memperburuk akses layanan kesehatan bagi warga yang paling membutuhkan,” jelas Novan.
Selain itu, Komisi IV juga mendesak agar Dinas Kesehatan lebih terbuka dalam merancang program-program prioritas.
Novan menilai transparansi mutlak diperlukan agar baik DPRD Samarinda maupun publik dapat memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan lapangan.
“Setiap rupiah harus jelas arahnya. Jangan sampai program hanya indah dalam dokumen tapi kosong dalam implementasi,” ungkapnya.
Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan sektor kesehatan, termasuk memperkuat layanan dasar, menjamin ketersediaan tenaga medis, serta memastikan kelengkapan fasilitas di seluruh puskesmas yang ada di Kota Samarinda. (adv)