AVNMEDIA.ID - DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk mengawal koordinasi lintas daerah dalam upaya mempercepat pembangunan kolam retensi dan folder sebagai bagian dari pengendalian banjir yang berdampak pada wilayah Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, menjelaskan salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian berada di kawasan Pampang. 

Namun, realisasi pembangunan kolam retensi tersebut belum berjalan sesuai target lantaran kemampuan anggaran yang tersedia masih terbatas. 

Kondisi itu membuat pekerjaan baru dapat dilakukan pada sebagian area yang telah direncanakan.

“Kota ini sedang membangun kolam retensi di Pampang. Tapi karena kendala anggaran, dari rencana sekitar 100 hektare, yang bisa dikerjakan baru sebagian saja,” ujarnya.

Menurut Arie, hingga saat ini Komisi III DPRD Samarinda belum menerima penjelasan resmi mengenai perkembangan komunikasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut.

Ia menyebut kemungkinan pembahasan sudah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait. 

Namun, informasi mengenai hasil koordinasi tersebut belum disampaikan kepada DPRD sehingga pihaknya belum dapat mengetahui sejauh mana progres yang telah dicapai.

“Kalau kaitannya dengan koordinasi semua lini, kami di DPRD belum mendapat informasi. Mungkin dari dinas sudah ada komunikasi, tetapi kami belum mengetahuinya,” ujarnya.

Meski demikian, Arie memastikan DPRD tidak akan membiarkan persoalan itu berlarut-larut.

Komisi III akan mendorong adanya tindak lanjut agar sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

“Nanti akan kami tindak lanjuti terkait sinergi antara Kukar dengan Samarinda,” pungkasnya.

Ia menekankan bahwa persoalan banjir merupakan isu lintas wilayah yang tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri.

Karena itu, kolaborasi antarpemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan kolam retensi beserta infrastruktur pendukung lainnya. 

Dengan koordinasi yang lebih kuat, proyek pengendalian banjir diharapkan dapat direalisasikan sesuai rencana sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan risiko banjir di Kota Samarinda bisa ditekan secara bertahap. (adv/naf)