“Kalau kaitannya dengan koordinasi semua lini, kami di DPRD belum mendapat informasi. Mungkin dari dinas sudah ada komunikasi, tetapi kami belum mengetahuinya,” ujarnya.

Meski demikian, Arie memastikan DPRD tidak akan membiarkan persoalan itu berlarut-larut.

Komisi III akan mendorong adanya tindak lanjut agar sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

“Nanti akan kami tindak lanjuti terkait sinergi antara Kukar dengan Samarinda,” pungkasnya.

Ia menekankan bahwa persoalan banjir merupakan isu lintas wilayah yang tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri.

Karena itu, kolaborasi antarpemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan kolam retensi beserta infrastruktur pendukung lainnya. 

Dengan koordinasi yang lebih kuat, proyek pengendalian banjir diharapkan dapat direalisasikan sesuai rencana sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan risiko banjir di Kota Samarinda bisa ditekan secara bertahap. (adv/naf)