Ia menilai bahwa selama ini pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak terlalu lemah, karena pemerintah kerap baru bertindak setelah terjadi kasus yang mencuat.

“Pemkot perlu bersikap aktif. Jangan hanya menunggu laporan. Seluruh panti asuhan harus dicek secara berkala agar standar perlindungan anak benar-benar diterapkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yakob menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor agar perlindungan anak di panti asuhan tidak hanya bergantung pada satu instansi saja.

Ia mendorong adanya koordinasi antara Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, dan aparat penegak hukum, guna mencegah kekerasan sejak awal.

“Tujuan kita jelas: memastikan anak-anak yang hidup di panti diasuh dengan layak, aman, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” pungkasnya. (adv)