Menurut Sri Puji, kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan sosialisasi hingga tingkat paling bawah, termasuk lingkungan RT. 

Ia menilai informasi terkait sistem zonasi, kapasitas sekolah, dan prosedur penerimaan harus benar-benar dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan saat proses pendaftaran berlangsung.

“Masih banyak RT yang belum tahu mekanismenya. Padahal ini penting supaya masyarakat tidak bingung saat pendaftaran dibuka,” ucapnya.

Ia juga menyoroti adanya dorongan dari sebagian orang tua yang tetap berupaya memasukkan anak ke sekolah tertentu meskipun tidak sesuai ketentuan. 

Hal ini dinilai dapat memicu praktik yang tidak sesuai aturan dalam proses penerimaan siswa baru.

Karena itu, DPRD Samarinda mendorong agar pemerintah memperluas jangkauan sosialisasi melalui berbagai cara, seperti media sosial, spanduk di sekolah, hingga pendekatan langsung kepada masyarakat di tingkat lingkungan.

“Kami berharap dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menerima sistem penerimaan yang sudah ditetapkan dan tidak lagi hanya berfokus pada sekolah-sekolah tertentu,” jelasnya. (adv/naf)