Ia menyebut perlunya penguatan dari sisi jumlah tenaga kesehatan, sistem antrean, hingga kapasitas ruangan agar warga tidak kecewa saat datang berobat.

“Warga tak boleh dibiarkan pulang tanpa pelayanan hanya karena sistemnya belum matang. Harus ada pengawasan menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah kota dan provinsi menyamakan langkah dalam pelaksanaan program ini.

Koordinasi yang jelas, menurut Harminsyah, adalah kunci agar program gratis GratisPol tidak tersendat karena miskomunikasi antar lembaga.

“Tanpa koordinasi yang kuat antara dinas dan pemerintah daerah, program ini akan sulit mencapai targetnya,” kata politisi tersebut.

GratisPol sendiri merupakan singkatan dari Gerakan Aksi Strategis Integrasi Pelayanan Sosial dan Kesehatan.

Program ini dirancang oleh Pemprov Kalimantan Timur untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada seluruh warga yang memiliki KTP Kaltim, melalui jaringan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang telah ditunjuk. (adv)