AVNMEDIA.ID - Warga Kota Samarinda kini ikut menerima manfaat dari program layanan kesehatan gratis GratisPol yang digagas oleh Pemprov Kalimantan Timur.

Terkait hal tersebut, DPRD Samarinda mengambil peran untuk memastikan program ini berjalan optimal bagi warga kota.

Anggota Komisi IV, Harminsyah, menilai keterlibatan DPRD diperlukan agar pelaksanaan program benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat Samarinda.

“Selama masyarakat kita jadi penerima program, maka kami berkewajiban ikut mengawasi agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ujar Harminsyah, Rabu (25/6/2025).

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dari sisi konsep, namun harus dibuktikan lewat pelaksanaannya di fasilitas layanan kesehatan.

Menurutnya, tidak sedikit program yang gagal mencapai hasil karena lemahnya kesiapan dan buruknya komunikasi lintas instansi.

“Jangan sampai nantinya muncul persoalan karena kurangnya kesiapan teknis atau lemahnya koordinasi antarinstansi,” tambahnya.

Harminsyah juga mengingatkan agar fasilitas yang menjadi bagian dari program, seperti puskesmas dan rumah sakit pemerintah, diperiksa secara berkala.

Ia menyebut perlunya penguatan dari sisi jumlah tenaga kesehatan, sistem antrean, hingga kapasitas ruangan agar warga tidak kecewa saat datang berobat.

“Warga tak boleh dibiarkan pulang tanpa pelayanan hanya karena sistemnya belum matang. Harus ada pengawasan menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah kota dan provinsi menyamakan langkah dalam pelaksanaan program ini.

Koordinasi yang jelas, menurut Harminsyah, adalah kunci agar program gratis GratisPol tidak tersendat karena miskomunikasi antar lembaga.

“Tanpa koordinasi yang kuat antara dinas dan pemerintah daerah, program ini akan sulit mencapai targetnya,” kata politisi tersebut.

GratisPol sendiri merupakan singkatan dari Gerakan Aksi Strategis Integrasi Pelayanan Sosial dan Kesehatan.

Program ini dirancang oleh Pemprov Kalimantan Timur untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada seluruh warga yang memiliki KTP Kaltim, melalui jaringan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang telah ditunjuk. (adv)