“Beberapa RT bahkan posisinya terbelah. Ada yang masuk IKN, sebagian masih di Kukar. Sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti,” tuturnya.

Meski demikian, pihak desa mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam pembangunan IKN.

Namun, Rasyid berharap ada kejelasan hukum terkait nasib perangkat desa serta status kependudukan masyarakat yang wilayahnya masuk ke dalam area IKN.

“Kami hanya ingin kepastian. Apakah nanti perangkat desa tetap menjabat, diberhentikan, atau malah dialihkan statusnya menjadi ASN seperti PNS atau PPPK,” jelasnya.

Ia menyatakan bahwa Desa Batuah akan mengikuti seluruh keputusan pemerintah pusat selama ada penjelasan yang jelas dan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak.

“Kalau statusnya jelas dan ada jaminan hukum, kami siap mendukung penuh proses integrasi wilayah kami ke dalam IKN,” pungkas Rasyid. (adv)