AVNMEDIA.ID - Pembahasan rancangan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap awal. 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda mengawali proses tersebut dengan menggelar rapat internal untuk mencermati dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam pembahasan itu, Banggar tidak hanya memeriksa besaran anggaran yang diajukan pemerintah daerah, tetapi juga mengkaji berbagai indikator yang menjadi dasar penyusunannya. 

Mulai dari estimasi pendapatan daerah, rencana belanja, proyeksi pertumbuhan ekonomi, hingga target rasio gini menjadi bahan evaluasi sebelum pembahasan berlanjut bersama pemerintah kota.

Anggota Banggar DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya ingin memastikan setiap asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD memiliki dasar yang kuat dan realistis.

"Kita coba analisa asumsi-asumsi yang dibuat oleh pemerintah kota, kemudian asumsi belanja, asumsi pendapatannya," ucap Abdul Rohim.

Menurutnya, tahapan ini menjadi bagian penting agar rancangan anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus mampu menjawab tantangan fiskal yang dihadapi Kota Samarinda.

Banggar juga ingin memastikan peningkatan anggaran yang direncanakan mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik maupun pembangunan. 

Karena itu, setiap komponen dalam rancangan KUA-PPAS akan dikaji secara menyeluruh sebelum memasuki tahap pembahasan lanjutan.

Dalam draf awal yang diterima DPRD, total APBD Samarinda 2027 direncanakan mencapai sekitar Rp3,3 triliun. 

Nilai tersebut meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD tahun 2026. 

Namun, besaran itu masih akan melalui proses evaluasi dan sinkronisasi sebelum disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Selain mencermati struktur belanja, Banggar juga memberi perhatian terhadap potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

DPRD menilai pemerintah kota perlu menghadirkan langkah-langkah baru agar penerimaan daerah dapat terus tumbuh tanpa membebani masyarakat.

"Kalau angkanya sudah sesuai, baru bisa kita nanti sepakati dengan TAPD," jelas Rohim.

Ia menambahkan, seluruh angka dalam rancangan KUA-PPAS masih bersifat dinamis. 

Artinya, perubahan nominal anggaran masih mungkin terjadi, baik mengalami penyesuaian ke atas maupun ke bawah, bergantung pada hasil pembahasan dan kesepakatan bersama.

Setelah proses telaah internal rampung, Banggar akan membawa seluruh hasil evaluasi tersebut ke forum pembahasan resmi bersama TAPD. 

Agenda itu dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus mendatang sebagai tahapan lanjutan dalam penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027. (adv/naf)