AVNMEDIA.ID -  Dalam upaya memperkuat akurasi data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mewajibkan setiap ketua Rukun Tetangga (RT) untuk melaporkan setiap kejadian kematian maupun kelahiran di lingkungannya.

Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, menekankan bahwa pelaporan kematian kerap terabaikan karena dianggap tidak mendesak jika tidak terkait urusan administrasi seperti pencairan pensiun atau warisan.

Padahal, pencatatan kematian penting untuk menjaga validitas data kependudukan.

"Jika ada warga meninggal namun tidak dilaporkan, sistem kami masih menganggap mereka hidup. Ini bisa memunculkan masalah, misalnya tagihan iuran BPJS yang terus berjalan atau munculnya pemilih fiktif saat pemilu," jelas Iryanto, Rabu (9/4/2025).

Untuk menanggulangi persoalan ini, Disdukcapil Kukar menerapkan dua strategi utama. Pertama, mereka telah mencocokkan data dan menemukan hampir 8.000 warga yang telah meninggal tetapi belum tercatat secara resmi melalui akta kematian.

Kedua, peran ketua RT kembali dioptimalkan melalui integrasi ke sistem pelaporan digital. RT yang memiliki akun di sistem tersebut hanya perlu mengunggah tiga dokumen penting: foto kartu keluarga almarhum, surat keterangan kematian dari fasilitas kesehatan, serta KTP ahli waris. Bila laporan masuk pada hari kerja, penerbitan akta bisa dilakukan dalam waktu satu hari.

"RT harus aktif melapor. Meski keluarga merasa tak butuh akta, ketua RT tetap punya kewajiban melaporkan. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 44," tegasnya.

Iryanto berharap, dengan sistem pelaporan yang makin sederhana dan cepat, kesadaran masyarakat dan perangkat lingkungan terhadap pentingnya administrasi kependudukan akan meningkat.

Tujuannya, agar tidak ada lagi warga yang secara administratif 'masih hidup' padahal telah meninggal dunia. (adv)