AVNMEDIA.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur terus berusaha mempercepat pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Menurut Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini sangat penting untuk melestarikan budaya serta melindungi hak-hak adat yang ada di wilayah tersebut.

Dalam pemaparannya mengenai Strategi Percepatan Pengakuan dan Perlindungan MHA, Puguh menekankan bahwa penting untuk memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat.

“Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok harmonis sesuai hukum adat, memiliki ikatan dengan leluhur, dan hubungan kuat dengan tanah serta lingkungan hidup,” jelas Puguh.

Tercatat hingga tahun 2024, DPMPD Kaltim mendata terdapat sebanyak 204 komunitas MHA yang tersebar di 163 desa dan kelurahan.

Pembaruan data dari pemerintah kabupaten dan kota diperkirakan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Beberapa komunitas MHA yang sudah mendapatkan pengakuan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, antara lain:

1. Paring Sumpit di Desa Muara Andeh (SK Bupati Paser, 2019)

2. Benuaq Tellmuk di Kampung Patarung (SK Bupati Kutai Barat)

3. Mului di Desa Swan Slutung (SK Bupati Paser, 2018)

4. Peninyau Benung di Kampung Ongka Asa (SK Bupati Kutai Barat, 2024)

5. Benuaq Madjaun Kampurig Penarung Penetapan Tahun 2023 SK. Bupati Kab. Kutai Barat

6. Bahau Umaq Luhat Kampung Ujoh Halang Penetapan Tahun 2023 SK. Bupati Kab. Kutai Barat

7. Tonyooi Kampung Juaq Asa Penetapan Tahun 2024 SK. Bupati Kab. Kutai Barat.

Puguh pun mengungkapkan bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kurangnya dokumentasi yang valid serta adanya konflik terkait batas wilayah.

“Untuk mengatasi ini, diperlukan kebijakan proaktif, termasuk regulasi yang jelas dan pendanaan program,” tambah Puguh.

Tak hanya itu, Puguh juga mendorong terjalinnya kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi, dan LSM dalam hal advokasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

“Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pendidikan masyarakat umum juga menjadi kunci keberhasilan pengakuan ini,” pungkasnya. (adv)