“Dalam beberapa hari ke depan, kami juga akan mengundang pihak dinas terkait, termasuk Sekretaris Daerah, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini,” ungkapnya.

Terkait dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan dan pembangunan yang masih berjalan, Helmi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat sektor-sektor tersebut.

“Tidak akan ada dampak negatif. Jika kita melihat jumlah OPD yang ada, sekitar 30 lebih, dan jika masing-masing mendapat alokasi efisiensi sekitar Rp2 miliar, maka totalnya sudah signifikan. Terlebih lagi jika menyangkut OPD besar,” tuturnya.

Ia lanjutkan bahwa pihaknya memahami apa yang menjadi kebijakan pusat tersebut.

“Efisiensi ini justru bertujuan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. (adv)