Soal Bus Trans Samarinda, Dewan Usulkan Skema Buy The Service
ILUSTRASI - Ilustrasi bus Trans Samarinda
Sementara Dinas Perhubungan Samarinda bertindak sebagai pengawas teknis.
“Dengan skema BTS, pemerintah tidak harus menjalankan seluruh operasional sendiri. Yang penting pemerintah tetap bisa mengontrol standar pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang baik,” kata Sukamto.
Menurutnya, skema tersebut perlu disiapkan secara matang agar biaya yang dikeluarkan pemerintah sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
DPRD Kaji Kebutuhan Anggaran Rp30 Miliar
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Samarinda Andriansyah mengatakan pihaknya telah melakukan studi banding ke Batam dan Banjarmasin untuk mempelajari efektivitas penerapan sistem BTS.
Dari hasil kajian tersebut, kebutuhan anggaran untuk dua koridor awal Trans Samarinda diperkirakan mencapai Rp30 miliar per tahun.
Artinya, kebutuhan pembiayaan diperkirakan sekitar Rp15 miliar untuk setiap trayek.
“Kami sudah melihat penerapan BTS di daerah lain, termasuk Batam dan Banjarmasin. Dari situ kami bisa melihat bagaimana skema ini diterapkan dan berapa kebutuhan anggarannya,” ujar Andriansyah.
Ia mengatakan studi tersebut menjadi bahan bagi DPRD untuk mendorong pemerintah menyusun skema transportasi massal yang sesuai dengan kondisi Samarinda.
