AVNMEDIA.ID -  Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga bulan Juli tahun 2025 baru mencapai Rp2,69 triliun dari total pagu Rp7,81 triliun.

Artinya, serapan anggaran baru mencapai 34,51 persen, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Keuangan RI, dilihat di portal DJPK Kemenkeu, Sein (7/07/2025). 

Dana Bagi Hasil (DBH) Mendominasi Alokasi TKDD

Dari total alokasi tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi porsi terbesar dengan nilai pagu Rp6,07 triliun, namun realisasi barunya sebesar Rp2,04 triliun atau 33,68 persen.

Beberapa rincian penting dari DBH meliputi:

• DBH Royalti Minerba: Pagu Rp4,63 triliun, realisasi Rp1,85 triliun (40%)
• DBH Gas Bumi 30%: Pagu Rp167,05 miliar, realisasi Rp66,82 miliar (40%)
• DBH Dana Reboisasi: Pagu Rp146,67 miliar, realisasi Rp58,67 miliar (40%)
• DBH Sawit: Pagu Rp16,58 miliar, realisasi Rp8,29 miliar (50%)

Namun, sejumlah pos DBH seperti PBB, PPh Pasal 21 dan 25/29 OP, serta DBH Cukai Tembakau, belum menunjukkan realisasi alias nol persen.

Dana Alokasi Umum dan Khusus Masih Rendah

Total pagu DAU untuk Kaltim sebesar Rp1,06 triliun, namun baru terserap Rp355,86 miliar (33,30%). Khusus DAU reguler (di luar bidang dan penggajian PPPK), realisasinya 45,83%.

Sementara itu, alokasi untuk sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan penggajian formasi PPPK belum terealisasi sama sekali.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Fisik dan Penugasan masing-masing sebesar Rp72,2 miliar, namun keduanya juga belum menunjukkan penyerapan.

DAK Nonfisik memiliki realisasi lebih baik, mencapai Rp284,7 miliar dari total Rp580,16 miliar atau sekitar 49,07 persen.

Dana Insentif Daerah dan BOP Sekolah Jadi yang Tertinggi

Beberapa pos dana dengan persentase serapan tinggi:

• Dana Insentif Daerah (DID): Rp21,41 miliar dengan realisasi 50%
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Rp312,34 miliar dengan realisasi Rp159,37 miliar (51,02%)
• BOP Museum dan Taman Budaya: Serapan mencapai 50%

Namun di sisi lain, berbagai bantuan sosial seperti Dana Ketahanan Pangan, Pelayanan Perempuan dan Anak, serta Tambahan Penghasilan Guru ASN belum menunjukkan progres realisasi.

Evaluasi Diperlukan untuk Percepatan Realisasi

Melihat rendahnya persentase penyerapan dana TKDD, pemerintah daerah perlu mempercepat proses administrasi, distribusi, serta belanja daerah agar manfaat dana benar-benar dirasakan masyarakat.

Kementerian Keuangan sebelumnya juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan program. (jas)