AVNMEDIA.ID - Nama Novita Tandry selama ini dikenal sebagai figur publik yang sering tampil di layar kaca membawa gelar “psikolog”.

Ia kerap diundang ke berbagai program televisi, menjadi narasumber dalam kasus-kasus besar, serta dikenal sebagai konselor sejumlah artis Indonesia.

Namun, nama Novita Tandry sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah muncul dugaan bahwa ia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang psikologi, apalagi menyandang gelar resmi sebagai psikolog yang diakui secara hukum dan akademik.

Polemik ini bermula dari unggahan akun @mariska.johana di platform Thread, yang mempertanyakan legalitas penggunaan gelar “psikolog” oleh Novita Tandry.

Dalam unggahannya, Mariska menyoroti pentingnya seseorang yang menyebut diri sebagai psikolog untuk memiliki:
•    Pendidikan minimal S1 Psikologi,
•    Melanjutkan pendidikan profesi psikologi,
•    Memiliki Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP), dan
•    Menjadi anggota resmi HIMPSI atau Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia.

"Kalau tidak punya pendidikan psikologi yang sah, belum ambil pendidikan profesi, tidak ada izin praktik, lalu tidak terdaftar di HIMPSI/IPK, ya tidak boleh menyebut diri sebagai psikolog," tulis Mariska.

Tak berselang lama, isu ini menyebar ke platform X (dulu Twitter).

Salah satu pengguna, @disyarinda, ikut memperkuat dugaan tersebut.

Dalam cuitannya pada Minggu, 13 April 2025, ia menyebut bahwa Novita tidak lulus pendidikan S1 Psikologi, namun tetap aktif membuka praktik, memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial, serta rutin tampil di TV membahas isu-isu psikologi.

"Followers ratusan ribu, buka klinik, sering diundang di TV ngebahas isu besar. Tapi ternyata S1-nya Psikologi aja belum lulus," tulisnya.

Ia juga menyinggung dugaan pemalsuan data keanggotaan psikolog, serta fakta bahwa halaman Wikipedia Novita Tandry yang sebelumnya mencantumkan almamater pendidikan dan riwayat profesinya kini telah dihapus.

IPK Indonesia Akhirnya Buka Suara

Tak tinggal diam, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia akhirnya memberikan pernyataan resmi.

Mereka membenarkan bahwa keanggotaan Novita di IPK Indonesia telah dibatalkan sejak tahun 2022 karena yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen administrasi penting yang disyaratkan untuk menjadi anggota profesional.

Hal ini memperkuat dugaan bahwa secara hukum, Novita tidak memiliki hak untuk menggunakan gelar “psikolog” di depan publik, apalagi memberikan layanan psikologi kepada masyarakat umum.

Banyak Tampil di TV dan Menangani Artis, Tapi Tak Punya Izin Resmi?

Popularitas Novita Tandry tidak bisa dipandang remeh.

Ia dikenal luas sebagai konselor sejumlah selebritas, sering muncul membahas topik psikologi populer, hingga menjadi komentator dalam kasus besar, seperti kasus kekerasan seksual oleh seorang dokter PPDS di Bandung.

Hal ini membuat banyak publik figur dan masyarakat awam menganggapnya sebagai ahli di bidang psikologi.

Namun kini, klaim keilmuannya itu dipertanyakan.

Sebab, tanpa menyelesaikan pendidikan sarjana Psikologi dan tidak menempuh pendidikan profesi, maka gelar "psikolog" tidak dapat diberikan atau disematkan pada seseorang, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, serta Kode Etik Psikologi Indonesia yang dikeluarkan HIMPSI.

Fenomena ini memunculkan keprihatinan mendalam di kalangan profesional dan masyarakat.

Banyak pihak menilai, praktik yang dilakukan oleh individu tanpa izin resmi seperti ini sangat berisiko, yakni masyarakat bisa mendapatkan layanan psikologis yang tidak aman dan tidak berbasis ilmu, rentan terjadi salah penanganan masalah mental, bahkan trauma baru akibat pendekatan yang keliru, hingga munculnya krisis kepercayaan publik terhadap profesi psikologi yang selama ini diperjuangkan dengan standar akademik dan etik yang ketat.

Menurut praktisi dan akademisi di bidang psikologi, mengklaim diri sebagai “psikolog” tanpa legalitas yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, dan bisa berdampak buruk pada karier dan integritas personal yang bersangkutan.

Warganet pun ramai-ramai menyerukan agar kasus ini menjadi pembelajaran serius.

Banyak yang mendorong pemerintah dan lembaga profesi untuk memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan gelar profesional, terutama di bidang yang menyangkut keselamatan dan kesehatan publik seperti psikologi, medis, dan hukum.

Sebagian lainnya menyoroti peran media televisi dan digital yang kurang cermat dalam mengundang narasumber sehingga publik bisa salah kaprah mengenai siapa yang benar-benar kompeten.

Penutup

Kasus Novita Tandry menjadi pengingat penting bagi publik untuk lebih cermat dalam mengenali sosok yang mengklaim sebagai tenaga profesional, terutama di bidang kesehatan mental.

Penyalahgunaan gelar tanpa dasar akademik dan legalitas yang sah bukan hanya mencederai integritas profesi psikolog, tetapi juga berpotensi membahayakan individu yang mencari pertolongan.

Dalam era digital yang serba cepat, di mana popularitas kerap dianggap sebagai legitimasi, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah percaya pada figur, apalagi erat interaksi dengan artis Indonesia, yang tampil sebagai “pakar” tanpa bukti kredibel.

Penegakan etika dan regulasi di dunia psikologi bukan hanya soal menjaga nama baik profesi psikolog, tetapi juga bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat luas. (apr)