AVNMEDIA.ID - Keberadaan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda kembali menjadi bahan perdebatan publik.

Salah satu kritik keras datang dari anggota yang menilai program tersebut harus ditinjau ulang secara komprehensif.

Ia berpendapat bahwa penambahan model sekolah baru ini justru bisa memperumit struktur pendidikan di Samarinda dan nasional yang selama ini sudah memiliki beragam jenis lembaga dan istilah.

Anhar juga mempertanyakan makna dari nama "Sekolah Rakyat".

"Semua sekolah pada dasarnya memang diperuntukkan bagi rakyat. Jadi kenapa harus ada pembeda lagi? Ini berpotensi menciptakan lapisan baru dalam sistem pendidikan yang seharusnya seragam dan inklusif," jelas Anhar, Kamis (19/6/2025).

Ia menegaskan bahwa jika pemerintah mampu menjamin mutu sekolah reguler, maka tidak perlu ada pemisahan atau pelabelan sekolah seperti unggulan atau rakyat.

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah keadilan dalam fasilitas dan mutu pendidikan di seluruh sekolah.

"Seharusnya semua sekolah itu unggulan, semua setara. Pemerintah punya tanggung jawab memastikan tak ada sekolah yang tertinggal," tegasnya.

Anhar juga mengkritik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dipilih di Samarinda.

Sebagai kota dengan status ibu kota provinsi dan memiliki anggaran APBD yang besar, Samarinda dianggap bukan daerah prioritas untuk program semacam ini karena tidak dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

"Kalau indikator kemiskinan ekstrem kita kecil, kenapa program ini dipusatkan di sini? Bukankah seharusnya diprioritaskan ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan?" ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini menyerap dana hingga ratusan miliar rupiah, sehingga penggunaan datanya harus benar-benar akurat agar perencanaan tidak melenceng dari kebutuhan nyata.

Tanpa riset yang kuat, ia khawatir proyek ini hanya akan jadi formalitas yang tidak menyentuh akar masalah sebenarnya.

"Ini soal keadilan distribusi. Kalau tidak sesuai sasaran, sekolah ini malah bisa jadi kontraproduktif," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Anhar berharap agar Samarinda tidak menjadi ajang eksperimen pendidikan, melainkan menjadi kota percontohan yang mengedepankan kesetaraan di semua jenjang pendidikan.

"Kita harus menjadi acuan pendidikan nasional, bukan tempat untuk mencoba model-model baru yang justru memperlebar kesenjangan," tutupnya. (adv)