Anhar juga mengkritik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dipilih di Samarinda.

Sebagai kota dengan status ibu kota provinsi dan memiliki anggaran APBD yang besar, Samarinda dianggap bukan daerah prioritas untuk program semacam ini karena tidak dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

"Kalau indikator kemiskinan ekstrem kita kecil, kenapa program ini dipusatkan di sini? Bukankah seharusnya diprioritaskan ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan?" ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini menyerap dana hingga ratusan miliar rupiah, sehingga penggunaan datanya harus benar-benar akurat agar perencanaan tidak melenceng dari kebutuhan nyata.

Tanpa riset yang kuat, ia khawatir proyek ini hanya akan jadi formalitas yang tidak menyentuh akar masalah sebenarnya.

"Ini soal keadilan distribusi. Kalau tidak sesuai sasaran, sekolah ini malah bisa jadi kontraproduktif," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Anhar berharap agar Samarinda tidak menjadi ajang eksperimen pendidikan, melainkan menjadi kota percontohan yang mengedepankan kesetaraan di semua jenjang pendidikan.

"Kita harus menjadi acuan pendidikan nasional, bukan tempat untuk mencoba model-model baru yang justru memperlebar kesenjangan," tutupnya. (adv)