"Ketika kecamatan baru terbentuk, pengelolaan anggaran bisa lebih fokus dan terarah. Koordinasi pembangunan pun akan lebih mudah karena wilayah kerja jadi lebih kecil," terangnya.

Meski begitu, tantangan tetap ada. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan dana untuk menunjang proses pemekaran.

Tego menyebut bahwa pihaknya sudah mulai menjalin komunikasi dengan Pemkab Kukar maupun Pemprov Kaltim agar proses ini mendapat dukungan anggaran yang cukup.

"Kami butuh dukungan serius dari berbagai level pemerintahan. Ini bukan proyek instan, tapi investasi jangka panjang yang akan berdampak langsung bagi masyarakat," katanya.

Tego yakin, bila rencana ini terealisasi, masyarakat akan segera merasakan dampaknya. Mulai dari layanan publik yang lebih cepat hingga pemerataan pembangunan di wilayah yang sebelumnya terpinggirkan.

“Ini bukan sekadar proyek birokrasi, tapi bentuk nyata dari upaya memperbaiki pelayanan. Pemekaran adalah jawaban atas kebutuhan warga,” tutupnya. (adv)