Di sisi lain, belanja negara dalam periode yang sama mencapai Rp 620,3 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp 207,1 triliun.

Sri Mulyani menekankan bahwa belanja negara terus diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan penting yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi dinamika global, termasuk potensi gejolak ekonomi akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menjabat.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 282 triliun sebagai bagian dari strategi front loading atau penerbitan utang di awal tahun.

“Ini bukan karena kita kekurangan dana. Front loading adalah strategi yang kami rancang untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang bisa memengaruhi pasar keuangan. Dengan cara ini, kita bisa mengamankan pembiayaan lebih awal dan tidak terganggu jika ada tekanan ekonomi dari luar negeri,” jelas Sri Mulyani.

Ia juga menambahkan bahwa lonjakan penerbitan SBN pada awal tahun dilakukan secara terukur dan tetap mempertimbangkan beban utang jangka panjang. (jas)