AVNMEDIA.ID - Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, menyerukan agar Pemerintah Kota segera bergerak cepat dalam menata kawasan permukiman kumuh yang tersebar di berbagai titik, khususnya di wilayah padat, seperti Samarinda Kota dan Samarinda Ilir.

Kekhawatiran ini ia sampaikan menyusul kondisi sejumlah kawasan hunian yang dinilai tidak layak huni.

Menurutnya, lingkungan yang kumuh bukan hanya menciptakan ketidaknyamanan visual, tetapi juga menyimpan potensi bahaya serius, seperti kebakaran dan penyebaran penyakit menular.

“Sangat disayangkan masih ada area di Samarinda yang terlihat tidak tertata. Lingkungan seperti ini rawan terhadap bencana, baik dari sisi keselamatan maupun kesehatan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Maswedi mengakui bahwa program penataan kota telah mengalami kemajuan, salah satunya terlihat dari revitalisasi Pasar Pagi.

Namun, jika kawasan-kawasan kumuh dibiarkan tanpa sentuhan, maka pembangunan justru menjadi timpang dan tidak merata.

Ia pun mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengambil peran lebih aktif dalam menangani persoalan tersebut.

Maswedi juga mengusulkan agar anggaran untuk revitalisasi kawasan permukiman ditingkatkan dalam rencana pembangunan tahun 2026.

“Salah satu langkah yang bisa diambil adalah merelokasi warga dari bantaran sungai. Itu penting agar fungsi sungai bisa dikembalikan sebagai ruang terbuka yang bersih dan sehat,” ucapnya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Maswedi, kawasan kumuh justru banyak ditemukan di jantung kota, bukan di daerah pinggiran.

Samarinda Kota dan Samarinda Ilir disebutnya sebagai dua wilayah yang paling mencolok dari segi kepadatan dan ketidakteraturan tata ruang.

“Ironisnya, wajah kumuh justru terlihat di pusat kota. Ini sangat mencolok dan kontradiktif dengan semangat pembangunan,” tuturnya.

Jika persoalan ini terus diabaikan, Maswedi menilai akan muncul ketimpangan sosial yang semakin dalam antara warga yang tinggal di lingkungan tertata dan mereka yang hidup di kawasan kumuh.

Ia pun menekankan pentingnya menjadikan revitalisasi kawasan kumuh sebagai prioritas dalam pembangunan kota ke depan.

“Kolaborasi antarinstansi, terutama antara Disperkim dan PUPR, mutlak diperlukan agar kita bisa mewujudkan kota Samarinda yang lebih tertata, sehat, dan layak huni bagi semua,” pungkasnya. (adv)