Dalam pernyataannya, Federasi Wajib Pajak Korea juga menyinggung prinsip praduga tak bersalah yang dinilai kerap diabaikan dalam pemberitaan kasus pajak selebritas. 

Mereka menolak anggapan yang menyebut perusahaan atas nama ibu Cha Eun-woo sebagai perusahaan cangkang, dengan alasan bahwa penilaian tersebut belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

LSM sipil itu bahkan mengingatkan adanya preseden hukum di Korea Selatan, di mana tuduhan serupa terkait perusahaan cangkang pada akhirnya dipatahkan oleh Mahkamah Agung.

Menurut mereka, pelabelan sepihak oleh publik dan media berpotensi merusak reputasi seseorang secara permanen. 

Federasi Wajib Pajak Korea menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa otoritas pajak seharusnya lebih bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data wajib pajak. 

Mereka menilai, kegagalan untuk menyelidiki dan menindak kebocoran informasi justru dapat menjadi bentuk kelalaian tugas. 

Dalam konteks dunia hiburan, kasus Cha Eun-woo dinilai sebagai contoh nyata bagaimana isu pajak dapat dengan cepat berubah menjadi krisis reputasi apabila tidak disikapi secara proporsional dan sesuai hukum. (naf)