AVNMEDIA.ID - Isu perpajakan yang menyeret nama penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan, Cha Eun-woo, kini memasuki babak baru. 

Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) sipil yang bergerak di bidang perpajakan secara terbuka menyatakan akan melaporkan pegawai pajak dan wartawan yang diduga terlibat dalam kebocoran informasi pajak sang artis. 

Langkah hukum tersebut direncanakan akan dilayangkan kepada kepolisian Korea Selatan dalam waktu dekat.

Federasi Wajib Pajak Korea (Korean Taxpayers’ Federation) mengumumkan rencana pelaporan itu pada 9 Februari 2026. 

LSM sipil tersebut menilai bahwa informasi terkait pemeriksaan pajak Cha Eun-woo telah disebarluaskan ke media tanpa dasar hukum yang sah. 

Menurut LSM sipil, kebocoran data perpajakan merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi, terlepas dari siapa subjek pajaknya.

Dalam pernyataan resminya, Federasi Wajib Pajak Korea menegaskan bahwa laporan akan diajukan ke Markas Besar Badan Investigasi Nasional Kepolisian.  

Laporan tersebut ditujukan kepada pegawai pajak yang identitasnya belum diketahui, serta wartawan yang pertama kali memberitakan informasi pajak Cha Eun-woo, dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan pembocoran rahasia jabatan.

LSM Tegaskan Kebocoran Data Pajak Selebritas adalah Tindakan Ilegal

Federasi Wajib Pajak Korea menilai, kasus Cha Eun-woo memperlihatkan masalah serius dalam perlindungan data perpajakan, khususnya terhadap figur publik.  

Mereka menyebut, informasi mengenai pemeriksaan pajak selebritas hampir tidak mungkin tersebar luas tanpa adanya kebocoran dari internal otoritas pajak.

Nama Cha Eun-woo sendiri sebelumnya dikaitkan dengan pemeriksaan pajak non-rutin intensif oleh Kantor Pajak Regional Seoul pada Juli tahun lalu. 

Dalam pemeriksaan tersebut, ia dilaporkan menerima pemberitahuan penarikan pajak tambahan dengan nilai yang disebut melebihi 20 miliar won. 

Informasi inilah yang kemudian memicu sorotan publik dan pemberitaan masif di berbagai media.

LSM sipil tersebut menekankan bahwa penarikan pajak tambahan tidak otomatis dapat disamakan dengan tindakan penggelapan pajak. 

Mereka menyoroti kecenderungan publik yang dengan cepat memberikan stigma negatif kepada figur publik hanya karena adanya proses perpajakan yang belum diputus secara hukum. 

Soroti Praduga Tak Bersalah dan Risiko Pembunuhan Reputasi

Dalam pernyataannya, Federasi Wajib Pajak Korea juga menyinggung prinsip praduga tak bersalah yang dinilai kerap diabaikan dalam pemberitaan kasus pajak selebritas. 

Mereka menolak anggapan yang menyebut perusahaan atas nama ibu Cha Eun-woo sebagai perusahaan cangkang, dengan alasan bahwa penilaian tersebut belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

LSM sipil itu bahkan mengingatkan adanya preseden hukum di Korea Selatan, di mana tuduhan serupa terkait perusahaan cangkang pada akhirnya dipatahkan oleh Mahkamah Agung.

Menurut mereka, pelabelan sepihak oleh publik dan media berpotensi merusak reputasi seseorang secara permanen. 

Federasi Wajib Pajak Korea menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa otoritas pajak seharusnya lebih bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data wajib pajak. 

Mereka menilai, kegagalan untuk menyelidiki dan menindak kebocoran informasi justru dapat menjadi bentuk kelalaian tugas. 

Dalam konteks dunia hiburan, kasus Cha Eun-woo dinilai sebagai contoh nyata bagaimana isu pajak dapat dengan cepat berubah menjadi krisis reputasi apabila tidak disikapi secara proporsional dan sesuai hukum. (naf)