AVNMEDIA.ID - Gerakan pembentukan Koperasi Merah Putih yang digaungkan secara nasional kini mulai menunjukkan geliatnya di Kota Samarinda.

Hingga pertengahan Juni 2025, tercatat sudah ada 59 koperasi berdiri di berbagai kelurahan.

Inisiatif yang digerakkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini dirancang untuk memperkuat pondasi ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Namun di balik pertumbuhannya, muncul berbagai catatan dari pihak legislatif soal implementasi di lapangan.

Salah satunya disampaikan oleh Joha Fajal, anggota Komisi II DPRD Samarinda, yang menyoroti perlunya menyesuaikan model koperasi dengan karakteristik wilayah lokal.

“Struktur wilayah kita tidak seperti di pedesaan. Samarinda ini tidak punya desa, yang ada hanya kelurahan. Jadi, pengelolaan koperasi tidak bisa serta-merta disamakan begitu saja,” ujar Joha pada Senin, 23 Juni 2025.

Di tengah semangat membangun koperasi dari akar rumput, kekhawatiran juga muncul dari warga.

Beberapa menyoroti potensi tumpang tindih peran antara Koperasi Merah Putih dan Bumkel (Badan Usaha Milik Kelurahan), yang selama ini telah aktif beroperasi.

Joha menanggapi isu ini dengan pendekatan solutif.

Menurutnya, justru keberadaan berbagai unit usaha bisa saling melengkapi, selama perannya diatur dengan jelas dan tidak saling bersaing.

“Tak perlu saling meniadakan. Kalau diarahkan dengan baik, warga justru bisa punya lebih banyak ruang untuk bertumbuh secara ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Joha mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah tak boleh pasif.

Ia menegaskan bahwa membentuk koperasi tidak cukup hanya dengan menyelesaikan urusan administrasi atau mengejar angka.

“Banyak koperasi hanya ada di papan nama, tapi tidak pernah hidup. Tidak ada pembinaan, tidak ada kegiatan. Ini yang harus dihindari. Pemerintah kota wajib terlibat aktif memastikan koperasi benar-benar berjalan,” tegasnya.

Agar koperasi benar-benar bisa menjadi alat pemberdayaan, Joha mendorong adanya dukungan sistematis, seperti pelatihan bagi pengurus, pencatatan keuangan yang transparan, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Sebagai bagian dari strategi nasional, program Koperasi Merah Putih memang dirancang untuk memperkuat basis ekonomi rakyat, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok produktif seperti UMKM, petani, hingga pelaku usaha rumahan.

Bahkan, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, telah turun langsung meninjau perkembangan program ini di Samarinda pada 24 Mei 2025.

Harapannya, koperasi bisa menjadi jembatan kolektif bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan, pasar, dan pendampingan usaha.

Namun, Joha kembali mengingatkan bahwa semangat membentuk koperasi tidak boleh bergeser arah.

“Koperasi jangan sampai berubah jadi proyek formalitas atau alat kepentingan politik. Ini harus jadi kendaraan nyata untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (adv)