AVNMEDIA.ID - Sri Wahyuni Febrianti Firman, selaku Fasilitasi Penataan Wilayah Desa dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI, menekankan pentingnya penyelesaian batas desa sebagai upaya mendukung pembangunan yang berkeadilan.

Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Arah Kebijakan, Isu Strategis, dan Langkah Percepatan Dalam Penyelesaian Batas Desa".

Menurut Sri Wahyuni, wanita yang biasa disapa Sri ini menuturkan, jika penyelesaian batas desa merupakan prioritas nasional yang bertujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa batas desa yang jelas tidak hanya penting untuk mendukung pengelolaan wilayah, tetapi juga untuk mencegah potensi konflik antardesa.

“Langkah percepatan ini harus didukung kolaborasi erat antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tim teknis di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Pemerintah kecamatan memegang peran penting sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penetapan batas desa.

Terdapat tiga tugas utama yang harus dilakukan pemerintah kecamatan.

Pertama, mendampingi Tim Penetapan dan Penegasan Batas (PPB) Desa pada saat melakukan sosialisasi ke desa-desa.

Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya batas desa yang definitif.

Kedua, pemerintah kecamatan perlu terlibat aktif dalam proses penelitian dokumen batas desa yang dilakukan oleh Tim PPB Desa Kabupaten/Kota.

Pendampingan ini memastikan bahwa dokumen historis dan yuridis yang diajukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ketiga, menyelesaikan sengketa batas antardesa yang berada dalam wilayah pemerintahan kecamatan.

Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan partisipatif dan musyawarah mufakat untuk mencapai solusi yang adil.

Sementara itu, pemerintah desa memiliki peran yang lebih teknis dalam proses penetapan dan penegasan batas desa.

Tugas utama mereka diawali dengan melaksanakan musyawarah desa dan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Tim PPB Desa.

Musyawarah ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi antara perangkat desa dan masyarakat.

Pemerintah desa juga bertanggung jawab mengumpulkan dokumen historis dan yuridis terkait batas desa.

Dokumen-dokumen ini menjadi dasar utama dalam proses penelitian oleh tim teknis kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah desa harus mendampingi proses penelitian dokumen tersebut, sekaligus berperan aktif dalam pelacakan batas desa di lapangan.

Pelacakan ini dilakukan baik secara langsung maupun menggunakan metode kartometrik, dengan didampingi Tim PPB Desa dari tingkat kabupaten/kota.

Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian batas desa dengan data yang ada, sehingga dapat menghindari tumpang tindih klaim wilayah.

Sri menegaskan bahwa pemerintah di semua tingkat harus memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penyelesaian batas desa.

“Kunci utamanya adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa,” jelasnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi geospasial dan sistem informasi geografis (GIS) juga menjadi solusi strategis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses ini.

Penyelesaian batas desa yang tuntas akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan batas yang jelas, pemerintah desa dapat mengelola sumber daya lebih optimal dan mendorong investasi di wilayahnya.

Selain itu, program-program pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan merata.

Melalui kegiatan FGD ini, semua pihak yang hadir sepakat untuk memperkuat sinergi dalam proses penetapan dan penegasan batas desa.

“Batas desa yang jelas adalah fondasi utama dalam membangun desa yang maju dan sejahtera,” tutupnya. (adv)