AVNMEDIA.ID -  DPRD Kota Samarinda memberikan perhatian terhadap dugaan malpraktik yang melibatkan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda.

Laporan dari keluarga pasien yang merasa dirugikan akibat prosedur medis yang diduga keliru mendorong diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama berbagai pihak terkait. 

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan keluarga pasien berkumpul untuk membahas permasalahan yang tengah ramai diperbincangkan. Diskusi utama berfokus pada ketidaksesuaian prosedur medis dan kurangnya penjelasan yang diberikan kepada pasien sebelum operasi dilakukan.

Namun, dalam pertemuan itu, pihak dari RS yang terkait tak hadir. 

Ismail Latisi, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menegaskan bahwa DPRD berperan sebagai fasilitator dan mediator, bukan sebagai pihak yang menghakimi dalam kasus ini.

“Kami hanya berupaya membuka ruang komunikasi yang transparan antara pasien dan institusi kesehatan. Penilaian profesional akan diserahkan kepada IDI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam etika kedokteran,” jelas Ismail saat diwawancarai.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRD mendesak IDI untuk segera melakukan audit etik atas tindakan medis yang menjadi sorotan.

Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pasien sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit agar meningkatkan mutu layanan.

“Ini adalah upaya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Audit etik akan menjawab apakah prosedur yang dilakukan sudah sesuai standar profesi atau tidak,” tuturnya.

Selain itu, DPRD berencana melakukan pemanggilan lanjutan terhadap manajemen rumah sakit dan BPJS Kesehatan guna mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai aspek pelayanan dan pembiayaan pasien.

“Kami berharap kasus ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi. Keterbukaan dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi agar masalah ini bisa diselesaikan dengan adil,” pungkas Ismail. (adv)