AVNMEDIA.ID - Upaya menjadikan Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori utama masih menemui berbagai tantangan, khususnya dalam hal inklusivitas. 

Salah satu aspek yang dinilai kurang mendapat perhatian adalah fasilitas ramah disabilitas di ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di kota ini.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai bahwa sebagian besar taman kota belum menyediakan sarana dasar bagi anak-anak penyandang disabilitas. 

Fasilitas seperti jalur landai untuk kursi roda, mainan khusus, atau toilet difabel belum banyak ditemukan di lokasi publik.

“Bukan cuma indah di mata, taman itu seharusnya juga adil bagi semua. Sayangnya, banyak anak dengan kebutuhan khusus yang tidak bisa menikmati fasilitas ini seperti anak lainnya,” ujar Novan dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Novan menegaskan, bila Samarinda ingin serius mengejar status sebagai Kota Layak Anak, maka perhatian terhadap anak difabel harus menjadi prioritas dalam pembangunan ruang publik. 

Ia menyebut bahwa pemerintah pusat pun menjadikan aspek ini sebagai bagian dari indikator dalam penilaian tahunan.

Pola pembangunan taman yang lebih fokus pada tampilan estetika ketimbang fungsi sosial juga menjadi sorotan Novan. 

Ia mengingatkan agar ruang terbuka publik bukan sekadar tempat berswafoto, tapi benar-benar memberi rasa diterima bagi semua kalangan.

“Kota layak anak itu bukan soal cat warna-warni atau spot selfie. Tapi apakah semua anak bisa merasa diterima di ruang publik kita,” tegasnya.

Selain itu, Novan menyayangkan belum dilibatkannya komunitas disabilitas secara maksimal dalam proses perencanaan infrastruktur taman. 

Ia menilai bahwa saran dari kelompok pengguna langsung lebih tepat untuk menentukan desain ruang yang ramah dan adil.

“Kalau hanya mendengar dari balik meja, hasilnya bisa tidak tepat sasaran. Kita butuh suara dari mereka yang benar-benar paham kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

Komisi IV DPRD Samarinda juga akan mendorong penyusunan anggaran khusus dalam APBD untuk pembangunan taman inklusif. 

Langkah ini mencakup penyediaan jalur landai, permainan sensorik, dan fasilitas braille di setiap taman kota.

Bagi Novan, isu ini bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi soal pemenuhan hak setiap anak untuk bermain dan berinteraksi secara setara.

“Taman kota seharusnya menjadi milik bersama, bukan hanya tempat bermain bagi anak-anak yang dianggap ‘normal’. Jika kita bicara kota layak anak, maka semua anak harus dihitung, tanpa kecuali,” tutupnya. (adv)