DPMPD Kaltim Hadiri Agenda Penyelarasan Program di Sleman, Bahas Peran dan Strategi untuk Pemberdayaan Masyarakat
Foto bersama peserta kegiatan di Sleman, Yogyakarta/ HO
AVNMEDIA.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur dan juga eskekutif dari Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim turut berpartisipasi dalam kegiatan Penyelarasan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025-2030 dan Pengembangan Karir serta Kompetensi Jabatan Fungsional Pemberdayaan Masyarakat di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi serta Kabupaten/Kota.
Agenda itu digelar di Balai Pemberdayaan Masyarakat UPT Kementrian Dalam Negeri Bina Pemdes dan Kelurahan/Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DI Yogyakarta, pada 17-18 Oktober 2024.
Disana, dilakukan perumusan strategi serta diskusi mendalam terkait dengan hal-hal penting untuk pemberdayaan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim M. Syirajudin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa, sehingga ke depannya masyarakat mampu mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan.
"Kita semua menyadari bahwa desa adalah ujung tombak dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran serta masyarakat desa dalam setiap program dan kegiatan yang kita laksanakan harus dioptimalkan,” ucap Syirajudin.
Ia menjelaskan, penyelarasan program ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan adanya kerjasama yang baik, pihaknya berharap setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan,” katanya.
“Terutama pemberdayaan masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kompetensi dan keterampilan yang memadai dari seluruh jajaran petugas fungsional agar dapat menjalankan tugas dengan efektif,” tutupnya. (adv)



