AVNMEDIA.ID - Selama tiga tahun terakhir, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda mencatat penurunan permohonan dispensasi nikah usia dini, dari 116 permohonan pada 2023, turun menjadi 105 di 2024, dan sebanyak 36 permohonan tercatat hingga Mei 2025.

Meski begitu, angka tersebut diyakini hanyalah puncak dari gunung es.

Masih maraknya praktik pernikahan siri yang tak tercatat secara resmi menunjukkan bahwa fenomena pernikahan anak jauh lebih luas dari yang terdata.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti kondisi ini sebagai alarm bagi lemahnya kontrol sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak anak serta akses pendidikan.

"Banyak yang menikah sembunyi-sembunyi dengan penghulu liar. Ini bukan hal sepele, karena dampaknya sangat besar bagi masa depan anak-anak," ujarnya tegas.

Puji menjelaskan bahwa pernikahan usia anak seringkali didorong oleh persepsi keliru, di mana kedewasaan fisik dianggap cukup sebagai syarat menikah, meski secara mental dan emosional belum siap.

Lebih parahnya, tak sedikit orang tua yang lebih memilih anaknya bekerja atau menikah daripada melanjutkan sekolah.

"Selama anak bisa menghasilkan uang, pendidikan jadi tak dianggap penting. Padahal, dampaknya ke depan sangat serius," lanjutnya.

Tak sedikit anak yang akhirnya harus putus sekolah, kehilangan akses ke layanan kesehatan, hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua di usia belia.

Melihat realita tersebut, Puji mendorong agar pendekatan pemerintah tak berhenti pada larangan semata.

Ia menekankan perlunya edukasi menyeluruh, layanan konseling, dan penyediaan ruang aman bagi remaja agar bisa tumbuh dengan sehat dan terlindungi.

"Label ‘kota layak anak’ tidak cukup hanya dengan slogan. Harus ada kebijakan konkret yang menyentuh akar masalah," tutupnya. (adv)