AVNMEDIA.ID -  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluarkan larangan terhadap praktik penjualan buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), seragam, serta perlengkapan sekolah lainnya di lingkungan satuan pendidikan.

Selain itu, sekolah juga tidak diperbolehkan memungut biaya pendaftaran maupun daftar ulang dari siswa.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: P-2814/SET-1/100.3.4/06/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor.

Aturan tersebut mengacu pada berbagai regulasi tingkat nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016, serta Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 yang melarang penjualan buku di sekolah.

Dalam surat edaran itu, Disdikbud Kukar menyoroti tiga hal utama. Pertama, sekolah tidak diperkenankan menjual buku atau bahan ajar dalam bentuk apapun.

Guru diminta untuk menggunakan Dana BOS serta memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam menyusun materi pembelajaran.

Kedua, larangan juga berlaku untuk penjualan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah.

Pemerintah Kabupaten Kukar telah menyiapkan bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2025/2026. Program tersebut kini menunggu petunjuk teknis untuk pelaksanaannya.

Ketiga, sekolah tidak boleh menarik biaya pendaftaran maupun daftar ulang. Semua pungutan yang berpotensi membebani wali murid dinyatakan tidak diperbolehkan.

Kepala Disdikbud Kukar menegaskan bahwa sekolah yang kedapatan melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan.

“Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap kepala sekolah yang tidak mengindahkan ketentuan ini,” ujar Thauhid. (adv)