AVNMEDIA.ID -  Rencana pembongkaran jembatan besi tua yang berada di sekitar kawasan Kedaton Kutai Kartanegara mendapat reaksi keras dari masyarakat dan para pemerhati sejarah.

Jembatan sepanjang 30 meter itu dikenal sebagai peninggalan era kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1930-an, dan telah lama menjadi simbol sejarah serta perkembangan Kukar.

Jadwal awal pembongkaran yang ditetapkan pada Selasa, 15 April 2025, oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar bersama pelaksana proyek PT Putra Nanggroe Aceh, sontak memicu polemik.

Proyek yang tercatat dalam LPSE menelan anggaran sekitar Rp58 miliar itu dinilai terburu-buru dan mengabaikan nilai historis jembatan.

Menanggapi polemik yang berkembang, Dinas PU Kukar menggelar pertemuan terbuka yang melibatkan berbagai pihak.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain perwakilan DPRD Kukar, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kaltimtara, Inspektorat, serta sejumlah budayawan dan dinas terkait.

Dalam pernyataannya usai rapat, Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa pembongkaran jembatan belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami tidak memiliki niat untuk menghilangkan jembatan besi itu. Kami menghargai nilai sejarahnya dan ingin mengambil keputusan yang bijak dengan mendengarkan berbagai masukan,” kata Wiyono dari ruang rapat lantai 2 kantor PU Kukar, Senin (14/04/2025).

Ia mengungkapkan bahwa hasil diskusi menghasilkan tiga langkah utama: pembentukan tim percepatan untuk mengkaji opsi terbaik, pelaporan hasil rapat kepada Bupati Kukar dan Ayahanda Sultan Kutai, serta penundaan kontrak pembongkaran hingga hasil kajian lengkap tersedia.

Tim kajian tersebut nantinya akan melibatkan kalangan akademisi, terutama untuk aspek teknis. Kajian awal yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) memang menunjukkan adanya risiko keamanan dari struktur jembatan lama, namun keputusan akhir belum ditetapkan.

“Bisa jadi jembatan akan digeser atau dipertahankan di lokasi asalnya. Yang jelas, keputusan nantinya harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Wiyono.

Ia juga mengakui bahwa kejadian ini memberikan pelajaran penting dalam proses perencanaan infrastruktur. “Kita harus memastikan bahwa setiap perencanaan memperhitungkan aspek sejarah, budaya, serta melibatkan partisipasi publik agar tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari,” tambahnya.

Wiyono menutup dengan menegaskan bahwa Dinas PU Kukar terbuka terhadap semua masukan. “Intinya, semua langkah yang kami ambil adalah untuk kepentingan bersama, bukan keputusan sepihak,” pungkasnya. (adv)