AVNMEDIA.ID -  Jaksa Brasil menggugat produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD, bersama dua kontraktornya atas tuduhan perdagangan manusia dan kondisi kerja yang menyerupai perbudakan di lokasi pembangunan pabrik di negara bagian Bahia.

Dilansir dari BBC, berdasarkan keterangan dari Kantor Kejaksaan Perburuhan Federal (MPT) di Bahia, sebanyak 220 pekerja asal Tiongkok berhasil diselamatkan setelah lembaga tersebut melakukan investigasi menindaklanjuti laporan anonim.

Dalam gugatan tersebut, MPT menuntut ganti rugi sebesar 257 juta real Brasil atau sekitar Rp760 miliar dari ketiga perusahaan yang terlibat.

Kondisi Pekerja Dianggap Tidak Manusiawi

Pembangunan pabrik tersebut sempat dihentikan pada akhir 2024 setelah aparat menemukan para pekerja hidup dalam kondisi memprihatinkan dan tak layak huni, menurut pernyataan resmi MPT.

Sebagian pekerja tidur di atas ranjang tanpa kasur, sementara satu toilet digunakan oleh 31 orang.

Pihak jaksa juga menemukan bahwa paspor para pekerja disita, dan mereka terikat kontrak kerja dengan klausul yang melanggar hukum, termasuk jam kerja yang berlebihan tanpa hari libur mingguan.

Pekerja juga disebut hanya menerima sebagian kecil dari gaji mereka.

Hingga 70% dari upah ditahan, dan mereka dikenakan biaya tinggi jika ingin memutus kontrak kerja lebih awal.

Dalam hukum Brasil, "kondisi seperti perbudakan" mencakup praktik-praktik seperti perbudakan utang, eksploitasi ekstrem, dan pelanggaran serius terhadap martabat manusia.

Proyek Pabrik Pertama BYD di Luar Asia

Pabrik mobil listrik ini sedang dibangun di kota Camacari, timur laut Brasil, dan semula dijadwalkan mulai beroperasi pada Maret 2025.

Pabrik ini akan menjadi fasilitas produksi EV pertama BYD di luar Asia.

BYD (Build Your Dreams) merupakan salah satu produsen mobil listrik terbesar dunia.

Menurut Jato Dynamics, pada April lalu BYD mencatatkan sejarah dengan melampaui penjualan Tesla di Eropa untuk pertama kalinya.

Brasil menjadi pasar luar negeri terbesar BYD saat ini. Perusahaan ini memulai operasinya di negara tersebut pada 2015 dengan membuka pabrik chassis bus listrik di São Paulo.

Hingga berita ini ditulis, BYD belum memberikan tanggapan resmi atas gugatan tersebut. Namun sebelumnya, perusahaan menyatakan memiliki "toleransi nol terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan." (jas)