AVNMEDIA.ID - Masyarakat kini dapat membeli rumah tanpa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Insentif ini berlaku baik untuk rumah tapak maupun satuan rumah susun (sarusun), seiring dengan diberlakukannya kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada tahun 2025.

Pemerintah secara resmi mengesahkan kebijakan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025. Aturan ini ditetapkan pada 4 Februari 2025.

Berdasarkan Pasal 7 PMK tersebut, insentif PPN DTP diberikan dalam dua periode dengan besaran yang berbeda:

1. Periode pertama (1 Januari 2025 - 30 Juni 2025): PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk bagian harga jual hingga Rp 2 miliar, dengan batas maksimal harga rumah Rp 5 miliar.

2. Periode kedua (1 Juli 2025 - 31 Desember 2025): PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% untuk bagian harga jual hingga Rp 2 miliar, dengan batas maksimal harga rumah Rp 5 miliar.

Tidak semua pembelian rumah bisa mendapatkan insentif ini. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:

1. PPN yang ditanggung pemerintah berlaku untuk rumah yang transaksi jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas di hadapan notaris pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.

2. Rumah harus dalam kondisi siap huni, dengan bukti berita acara serah terima yang didaftarkan dalam sistem kementerian terkait atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

3. Rumah yang mendapatkan insentif harus merupakan bangunan baru dengan kode identitas rumah dan belum pernah berpindah tangan.

Jika pembayaran uang muka atau cicilan dilakukan sebelum aturan ini berlaku, insentif PPN tetap bisa didapatkan dengan syarat pembayaran pertama dilakukan paling cepat 1 Januari 2025.

Insentif ini hanya berlaku untuk satu rumah per orang.

Warga negara asing (WNA) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dapat memanfaatkan insentif ini, sesuai dengan aturan kepemilikan rumah di Indonesia.

Pengembang atau pengusaha yang menjual rumah wajib membuat faktur pajak sesuai ketentuan perpajakan. Faktur tersebut harus mencantumkan data pembeli, seperti nama dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta kode identitas rumah.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk memiliki hunian, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia. (jas)