Utang Luar Negeri RI Capai Rp7.039 Triliun per April 2025, BI Sebut Masih Aman
.webp)
UANG - ULN Indonesia capai Rp7.039 T per April 2025, BI sebut masih aman karena didominasi utang jangka panjang/ Unsplash
AVNMEDIA.ID - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa total Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per April 2025 telah mencapai US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.039,4 triliun, dengan asumsi nilai tukar Rp16.314 per dolar AS.
Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 8,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2025 yang sebesar 6,4 persen.
Dalam laporan resmi yang dirilis pada Senin (16/6), BI menjelaskan bahwa ULN tersebut berasal dari dua kelompok utama: pemerintah dan sektor swasta.
ULN Pemerintah Naik karena Pinjaman dan Arus Modal Asing
Utang luar negeri dari sektor pemerintah mencapai US$208,8 miliar, mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 10,4 persen.
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 7,6 persen.
BI menjelaskan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya penarikan pinjaman serta naiknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Kondisi ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia meskipun situasi pasar keuangan global sedang tidak pasti.
Secara sektoral, utang pemerintah digunakan untuk mendanai berbagai bidang, di antaranya:
Layanan kesehatan dan kegiatan sosial (22,3%),
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (18,7%),
Pendidikan (16,4%),
Konstruksi (12%),
Transportasi dan pergudangan (8,7%).
ULN Swasta Masih Mengalami Kontraksi
Sementara itu, utang luar negeri dari sektor swasta tercatat sebesar US$194,8 miliar.
Angka ini mencerminkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan, melambat dibandingkan kontraksi 1,0 persen pada Maret 2025.
Struktur Utang Masih Didominasi Jangka Panjang
Meski jumlahnya meningkat, BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap terkendali dan berada dalam kategori aman.
Hal ini ditunjukkan oleh dominasi utang jangka panjang, yakni mencapai 99,9 persen untuk ULN pemerintah dan 76,9 persen untuk sektor swasta. (jas)