AVNMEDIA.ID - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terkait minimnya transparansi dalam proses legislasi sejumlah rancangan undang-undang (RUU), seperti RUU TNI dan RUU Polri.

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025), Prabowo menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki mekanisme pembahasan undang-undang agar lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Dilansir dari Megakaltim.com, wawancara yang berlangsung selama hampir tiga jam itu dihadiri oleh pemimpin redaksi dari berbagai media, termasuk Najwa Shihab (Narasi), Sutta Dharmasaputra (Kompas), Alfito Deannova Gintings (Detikcom), Retno Pinasti (SCTV-Indosiar), Lalu Mara Satriawangsa (TV One), dan Uni Lubis (IDN Times), yang dimoderatori oleh Valerina Daniel (TVRI).

Tayangan wawancara Presiden Prabowo Subianto bersama enam jurnalis ini dapat disaksikan melalui Youtube Najwa Shihab, yang diunggah dengan judul “Presiden Prabowo Menjawab”.

Saat ditanya soal perluasan kewenangan polisi dalam RUU Polri di tengah banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya percaya pada sistem politik dan mekanisme yang berlaku di DPR.

“Saya percaya dengan sistem. Kita punya Kompolnas, ada DPR yang membahas semua Undang-Undang bersama partai-partai politik yang dipilih rakyat. Tapi terima kasih masukannya, saya akan kasih perhatian khusus, mungkin tiap alinea akan saya pelajari,” ujar Prabowo.

“Sebetulnya, tadinya saya anggap Undang-Undang TNI itu masalah yang krusial hanya masalah penundaan atau penambahan usia pensiun,” lanjutnya.

“Intinya kan itu yang ada perubahan, yang lain kan tidak ada,” ucap Presiden Prabowo lagi.

“Tapi kan kita nggak tahu ada apa nggak, Pak, soalnya nggak pernah dibuka,” ucap para jurnalis menanggapi.