PTPP Kantongi 3 Proyek Kantor IKN Senilai Rp3,51 Triliun, Buat Bangun Gedung DPR hingga Otorita
LOGO - PT Pembangunan Perumahan (Persero)/ PT PP (Persero) Tbk
AVNMEDIA.ID - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus ngebut.
Kali ini, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP kembali mencatatkan langkah besar setelah resmi mengantongi tiga kontrak pembangunan kantor di kawasan IKN dengan nilai fantastis, mencapai Rp3,51 triliun.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Perusahaan PT PP, Joko Raharjo, yang menyebutkan bahwa seluruh proyek tersebut akan dibiayai melalui APBN DIPA 2025–2027.
Artinya, proyek ini sudah masuk dalam perencanaan anggaran negara jangka menengah.
“Tiga paket pekerjaan tersebut didanai melalui APBN DIPA 2025–2027,” ujar Joko Raharjo dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/12/2025).
Tiga Proyek Strategis di Jantung IKN
Dari total nilai kontrak Rp3,51 triliun, proyek pertama adalah pembangunan kantor pendukung Otorita IKN dengan nilai Rp769,54 miliar.
Proyek ini tidak cuma membangun gedung kantor, tapi juga mencakup gedung Polresta IKN, bangunan utilitas, masjid, lapangan upacara dan olahraga, hingga penataan kawasan terpadu.
Proyek kedua adalah Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna dengan nilai mencapai Rp1,25 triliun.
Bangunan ini nantinya bakal menjadi salah satu ikon penting aktivitas pemerintahan dan pengambilan keputusan nasional di IKN.
Sementara itu, proyek ketiga adalah kawasan Gedung DPD RI dengan nilai paling besar, yakni Rp1,48 triliun.
Gedung ini dirancang sebagai pusat aktivitas Dewan Perwakilan Daerah di ibu kota baru.
- 6 Investor Swasta Baru Suntik Dana Rp3,65 Triliun ke IKN, Ada Ritel Maxi hingga Lembaga Pendidikan Australia
- Dia Aie Natasha, Wanita asal Balikpapan Penulis Buku Tentang IKN! Berawal dari Hobi Tulis Artikel hingga Kini Jadi Pembicara di Event Internasional
- Perbandingan Tarif Dagang AS ke Indonesia dan Negara ASEAN Lain: Singapura Masih Terendah
Skema Pembayaran & Teknologi Modern
Menariknya, PT PP menerapkan sistem pengerjaan yang cukup ketat dan profesional.
Dalam proyek-proyek ini, perusahaan menggunakan mekanisme pembayaran berbasis milestone, dengan uang muka sebesar 15% dan retensi 5%.
Tak hanya itu, PT PP juga memastikan kualitas proyek lewat pengawasan berlapis, integrasi desain, serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern yang menyesuaikan dengan konsep IKN sebagai kota masa depan.
“Pengerjaan tiga proyek besar ini merupakan langkah strategis PT PP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan,” kata Joko Raharjo.
Bukti Keseriusan Bangun IKN
Masuknya PT PP dalam proyek-proyek inti pemerintahan ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN, sekaligus memperkuat peran BUMN karya sebagai tulang punggung infrastruktur nasional.
Dengan proyek senilai triliunan rupiah dan target pembangunan jangka panjang, IKN bukan lagi sekadar wacana.
Perlahan tapi pasti, kawasan ini mulai dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia—lebih modern, lebih hijau, dan lebih terintegrasi.
Kalau ritmenya terus seperti ini, bukan mustahil IKN bakal benar-benar siap jadi simbol masa depan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. (jas)



