AVNMEDIA.ID -  Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 5,12% year-on-year pada kuartal II 2025, laju tercepat sejak pertengahan 2023.

Lonjakan ini didorong oleh peningkatan investasi hampir 7% serta ekspor yang melonjak menjelang penerapan tarif baru dari Amerika Serikat.

Capaian ini menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian politik domestik.

Namun, analis dari EBC Financial Group mengingatkan fenomena “vibecession” — kondisi saat data ekonomi terlihat positif, tapi kepercayaan konsumen dan dunia usaha justru melemah.

Tarif AS Ganggu Ekspor Udang Indonesia

Penerapan tarif 19% oleh Amerika Serikat terhadap udang asal Indonesia diperkirakan akan memangkas ekspor hingga 30%. Industri perikanan khawatir kebijakan ini bisa menghilangkan hingga satu juta lapangan kerja.

Sebagai langkah antisipasi, eksportir mulai mengalihkan pasokan ke pasar Tiongkok, meski saat ini baru menyerap sekitar 2% dari total ekspor udang nasional.

Menurut Samuel Hertz, Kepala APAC EBC Financial Group, mesin pertumbuhan Indonesia masih berjalan, tapi medannya makin rumit.

"Gesekan perdagangan, melemahnya belanja rumah tangga, dan kehati-hatian investasi kini terjadi bersamaan," katanya dalam keterangan diterima Avnmedia.id, Kamis (28/08/2025) kemarin. 

Konsumsi Domestik dan Belanja Rumah Tangga Melemah

Meski ekonomi tumbuh, kepercayaan konsumen Indonesia turun ke 117,5 pada Mei 2025, level terendah sejak 2022.

Banyak perusahaan menunda ekspansi dan memilih strategi efisiensi biaya.

Di sektor ritel, penurunan konsumsi terasa jelas.

Pusat perbelanjaan memang ramai, namun lebih banyak “window shopping” ketimbang transaksi nyata.

Restoran di Jakarta bahkan melaporkan penurunan pelanggan hingga 50%, membuat pelaku usaha harus memberi diskon besar untuk bertahan.

Inflasi Terkendali, Stimulus Masih Ada Ruang

Inflasi tahunan Juli 2025 tercatat 2,37%, sementara inflasi inti berada di 2,32%, level terendah dalam tujuh bulan terakhir.

Kondisi ini memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter bila diperlukan.

APBN 2025 juga menjaga defisit fiskal di level 2,53% dari PDB, sehingga pemerintah masih memiliki ruang untuk menyalurkan stimulus jika momentum pertumbuhan melemah.

Namun, analis menilai reformasi struktural tetap diperlukan agar pertumbuhan lebih berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah dan Dampak ke Pasar

Pemerintah memperketat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng hingga 175 ribu ton per bulan untuk menjaga harga tetap terjangkau.

Namun, langkah ini bisa mengurangi ketersediaan ekspor dan memicu gejolak di pasar global.

Analis EBC memperkirakan perusahaan sawit dan pelayaran bisa mengalami penurunan margin, sementara sektor kebutuhan pokok domestik justru berpotensi diuntungkan.

Menatap ke Depan: Ujian Daya Tahan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan kuartal II menunjukkan ekonomi Indonesia masih di jalur positif. Namun, pertanyaannya: apakah momentum ini bisa bertahan di tengah tantangan global dan politik domestik?

EBC menyoroti dua kunci utama:

1. Mampukah konsumsi domestik pulih?

2. Akankah investor tetap percaya tanpa reformasi struktural?

Dalam jangka panjang, daya tahan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh pergeseran dari stimulus jangka pendek menuju pertumbuhan berbasis produktivitas dan investasi jangka panjang. (jas) 

Disclaimer: Artikel ini merupakan hasil pengamatan EBC Financial Group beserta seluruh entitas globalnya. Bukan merupakan saran finansial atau investasi. Perdagangan komoditas dan valuta asing (FX) memiliki risiko tinggi, termasuk potensi kerugian yang dapat melampaui modal awal. Konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan perdagangan atau investasi. EBC Financial Group dan entitasnya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini.