AVNMEDIA.ID – Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024.

Meski angka ini menunjukkan penurunan dibanding Maret 2024, di mana tercatat 25,22 juta orang atau 9,03%, distribusi kemiskinan masih terkonsentrasi di beberapa wilayah utama.

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, mencapai 12,62 juta orang atau 52,45% dari total penduduk miskin di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan tingginya populasi Pulau Jawa, yang menjadi tempat tinggal bagi 55,93% dari total 282,47 juta penduduk Indonesia pada tahun 2024.

"Karena Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar, maka jumlah penduduk miskin secara absolut juga akan terkonsentrasi di sini," ujar Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah, hanya mencapai 910 ribu orang atau sekitar 3,78% dari total penduduk miskin di Indonesia.

Dari sisi provinsi, Kalimantan Utara mencatat angka terendah di seluruh Indonesia, dengan hanya 41,11 ribu penduduk miskin.

Faktor geografis dan distribusi penduduk yang lebih merata di Kalimantan diduga menjadi penyebab rendahnya angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Selain itu, potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, turut mendukung ekonomi daerah dan masyarakat setempat.

Selain Jawa dan Kalimantan, berikut distribusi penduduk miskin di wilayah lain:

Sumatera: 5,25 juta orang (21,82%).

Bali dan Nusa Tenggara: 1,94 juta orang (8,06%).

Sulawesi: 1,88 juta orang (7,82%).

Maluku dan Papua: 1,46 juta orang (6,07%).

Garis Kemiskinan dan Indikator BPS

BPS menetapkan garis kemiskinan pada September 2024 sebesar Rp 595.242 per kapita per bulan, naik 2,11% dari Maret 2024.

Garis kemiskinan ini mencakup kebutuhan dasar makanan (GKM) sebesar Rp 443.433 dan kebutuhan non-makanan (GKBM) sebesar Rp 151.809.

Penduduk dengan pengeluaran di bawah garis tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

"Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan meningkatnya biaya kebutuhan pokok di masyarakat," tambah Amalia.

Meski tantangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar, Kalimantan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan potensi sumber daya untuk menekan angka kemiskinan.

Pemerintah terus mendorong penguatan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. (jas)