AVNMEDIA.ID - Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menggandeng sektor swasta lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Ketertarikan tersebut diwujudkan lewat kunjungan kerja resmi rombongan Pemkab Konawe Selatan ke Kukar pada Kamis (10/07/2025). 

Rombongan yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, para anggota dewan, hingga sejumlah pejabat OPD itu diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, di Pendopo Odah Etam.

Kunjungan Studi Tiru: Belajar dari Strategi TJSLP Kukar

Menurut Sunggono, kunjungan tersebut merupakan bagian dari studi tiru untuk mempelajari cara Kukar mengelola kontribusi sosial perusahaan serta implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) secara efektif.

“Mereka datang ingin memahami praktik pelibatan perusahaan dalam pembangunan daerah, khususnya lewat mekanisme TJSLP dan PPM,” ujar Sunggono.

Ia mengatakan, Kukar merekomendasikan pembentukan tim TJSLP yang terstruktur, lengkap dengan tim asistensi untuk memastikan program CSR di daerah dapat dijalankan dengan baik dan terfokus.

Konawe Selatan Ingin Tiru Model Kukar

Meskipun jumlah dan jenis perusahaan di Konawe Selatan belum sebanyak Kukar, Pemkab Konawe Selatan berharap pendekatan yang diterapkan Kukar bisa diadaptasi untuk mempercepat pembangunan di daerah mereka.

Namun, Sunggono menyoroti masih adanya keterbatasan perspektif di kalangan pejabat Konawe Selatan.

“Mereka masih cenderung berpikir sangat prosedural. Padahal, komunikasi langsung dengan perusahaan bisa jadi solusi, daripada terpaku pada regulasi yang kaku,” jelasnya.

Contohnya, mereka mempertanyakan apakah kontribusi CSR perusahaan harus proporsional berdasarkan jumlah produksi dan bagaimana itu masuk dalam RPJMD.

Padahal, menurut Sunggono, hal tersebut bisa dikelola lebih fleksibel selama ada transparansi dan kepercayaan.

Kunci Sukses: Kepercayaan dan Transparansi

Keberhasilan Kukar, lanjut Sunggono, tak lepas dari adanya rasa saling percaya antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.

Kepercayaan ini memungkinkan perusahaan menyumbang dalam jumlah besar tanpa merasa dirugikan.

“Selama pemerintah punya data valid dan menunjukkan akuntabilitas penggunaan dana, perusahaan akan yakin bahwa dana CSR mereka benar-benar memberi dampak ke masyarakat,” katanya.

Sunggono menambahkan bahwa tidak semua program CSR harus masuk dalam RPJMD secara langsung.

Sebaliknya, hal ini dapat diselaraskan dalam sistem perencanaan pembangunan melalui mekanisme cascading, yaitu penjabaran rencana strategis yang menggabungkan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dari sektor swasta. (adv)