AVNMEDIA.ID -  Sebuah laporan terbaru berjudul “Menjaga Masa Depan: AI, Infrastruktur Penting, dan Kesiapan Regulasi di Kawasan Indo-Pasifik” mengungkap meningkatnya risiko sistemik akibat pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) pada infrastruktur vital di kawasan Indo-Pasifik.

Laporan yang diterbitkan oleh Protostar Strategy bersama Kamar Dagang Amerika Serikat di Australia, serta mitra dari India, Indonesia, dan Singapura, dengan dukungan Palo Alto Networks, menyebut bahwa AI kini telah menjadi bagian integral dari sistem energi, transportasi, layanan darurat, dan sektor publik lainnya.

Meski memberikan efisiensi dan ketahanan baru, penerapan AI juga menghadirkan risiko baru — mulai dari manipulasi data, serangan siber adversarial, hingga potensi efek domino lintas negara jika sistem mengalami gangguan.

Indo-Pasifik di Persimpangan: Antara Inovasi dan Keamanan Siber

Menurut penulis laporan Dr. Tobias Feakin, mantan Duta Besar Australia untuk Urusan Siber dan Teknologi Kritis, tantangan utama bukan lagi soal “apakah AI akan digunakan”, tetapi seberapa aman pemerintah memanfaatkannya.

“Wilayah Indo-Pasifik kini berada di garis depan adopsi digital dan persaingan geopolitik. Tanpa koordinasi lintas negara, celah keamanan bisa dimanfaatkan oleh aktor siber canggih,” ujarnya.

Laporan ini menyoroti empat negara utama dan pendekatannya terhadap keamanan AI:

• Indonesia: Inovasi sektor swasta melampaui kecepatan tata kelola, menciptakan risiko ketergantungan dan kerentanan sistemik.
• Australia: Mengutamakan ketahanan, namun belum memiliki kerangka regulasi AI yang komprehensif.
• India: Pertumbuhan AI pesat, tetapi kapasitas dan regulasi yang belum merata menimbulkan risiko baru.
• Singapura: Menjadi model proaktif dalam tata kelola AI, fleksibel, dan berpotensi menjadi acuan kawasan.

Indonesia Dorong Tata Kelola AI yang Aman dan Inklusif

Donna Priadi, Managing Director AmCham Indonesia, menegaskan bahwa ekonomi digital Indonesia berkembang pesat, namun diikuti dengan peningkatan ancaman siber.

“Laporan ini jadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri agar dapat mengelola risiko secara proaktif dan menjaga masa depan digital yang aman,” ujarnya.

Dari pihak industri, Nicole Quinn, Vice President Policy and Government Affairs Asia-Pacific & Japan di Palo Alto Networks, menambahkan:

“Kami berharap laporan ini menjadi pedoman kolaboratif antara pembuat kebijakan dan pemimpin industri dalam mengembangkan AI yang aman dan bertanggung jawab.”

Langkah Kolaboratif Menuju Tata Kelola AI yang Tangguh

Laporan tersebut menyerukan agar negara-negara di kawasan Indo-Pasifik bergerak dari sekadar kesadaran menuju tindakan konkret dengan langkah-langkah strategis seperti:

• Membangun kerangka interoperabilitas AI, termasuk pengujian, evaluasi, dan validasi lintas sektor.
• Meningkatkan kerja sama publik-swasta untuk berbagi informasi ancaman dan memperkuat respons terhadap insiden siber.
• Mengoptimalkan peran ASEAN dan Quad sebagai platform regional guna membangun tata kelola AI yang aman, terbuka, dan saling terhubung.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama, kawasan Indo-Pasifik diharapkan mampu memimpin pengembangan AI yang aman, bertanggung jawab, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (jas)