Meski demikian, Kantor Pendidikan Gyeonggi tidak menyebut bahwa kebijakan tersebut diadaptasi dari drama tersebut.

Kesamaan yang disorot lebih mengarah pada konsep perlindungan yang memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan administratif secara terpadu bagi tenaga pendidik.

Kebijakan ini juga hadir di tengah meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak guru di Korea Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus yang melibatkan tekanan terhadap guru mendorong pemerintah dan otoritas pendidikan untuk memperkuat sistem pendampingan agar tenaga pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman.

Dengan diterapkannya sistem ini, Gyeonggi menjadi wilayah pertama di Korea Selatan yang memiliki mekanisme pendampingan terpadu bagi guru.

Kehadiran Tim Perlindungan Hak Guru diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak guru di masa mendatang. (tan)