AVNMEDIA.ID -  Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pendekatan dari sektor hulu, yaitu langsung dari sumber sampahnya.

Langkah ini menjadi fokus utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar dalam menjawab persoalan volume sampah yang kian meningkat dan mengancam kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengelolaan Sampah Tak Bisa Hanya Andalkan TPA

Kabid Pengelolaan Sampah DLHK Kukar, Irawan, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada proses di sektor hilir.

Menurutnya, perlu ada pendekatan serius sejak dari awal timbulan sampah.

"Kami sedang memprioritaskan penanganan dari hulu. Artinya, bagaimana semua pihak dapat didekati dengan komunikasi, informasi, dan edukasi agar pengelolaan sampah bisa dilakukan langsung dari rumah atau sumbernya," ujarnya pada Kamis (24/7/2025).

Edukasi dan Kolaborasi Jadi Kunci

DLHK Kukar menilai bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan elemen penting.

Edukasi pengelolaan sampah kini menyasar anak-anak sekolah, aparat desa dan kelurahan, serta berbagai institusi terkait lainnya.

“Jangan sampai ada anggapan bahwa membuang sampah selesai begitu saja. Kalau ini terus berlanjut, TPA kita yang sudah kritis akan makin kewalahan,” tambah Irawan.

Sebagai bagian dari solusinya, DLHK Kukar juga memperluas program kolaboratif bersama warga untuk menciptakan budaya sadar sampah di masyarakat.

“Kami sadar, tantangan tetap ada. Namun lewat kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, kami optimistis bisa mendorong perubahan nyata menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” katanya.

Bank Sampah Diperluas, Berikan Dampak Ekonomi

Salah satu pendekatan yang diperkuat adalah pengembangan bank sampah di berbagai wilayah. Inisiatif ini tidak hanya menekan jumlah sampah rumah tangga, tetapi juga memberikan insentif ekonomi bagi warga.

"Bank sampah itu bukan cuma tempat menyetor sampah bernilai. Ini juga sarana edukasi. Barang bekas dipilah, ditimbang, lalu bisa ditukar dengan uang atau barang kebutuhan. Kami integrasikan dengan program seperti Diyarquad dan Bukar,” jelasnya.

Rencana Pungutan Sampah di Desa dan Sekolah

Guna menopang sistem pembiayaan pengelolaan sampah, DLHK Kukar juga menggagas wacana pemberlakuan iuran sampah di tingkat desa, kelurahan, hingga sekolah.

Irawan menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya perkara teknis, tapi juga menuntut kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat.

"Semua harus merasa memiliki tanggung jawab yang sama agar pengelolaan sampah bisa berjalan optimal," tutupnya. (adv)