AVNMEDIA.ID -  Akses pembiayaan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif.

Persoalannya bukan hanya soal ada atau tidaknya modal, tetapi juga apakah skema pembiayaan yang tersedia sesuai dengan karakter bisnis mereka.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Tabanan, Bali, Jumat (28/8/2026).

Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo itu mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan, pemerintah daerah, pelaku UMKM, hingga pelaku ekonomi kreatif.

Pertemuan berlangsung di Nuanu Creative City, Beraban, Tabanan, yang sekaligus menjadi contoh pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dengan melibatkan pelaku usaha lokal.

Pembiayaan UMKM Tak Bisa Disamaratakan

Dalam diskusi tersebut, akses modal kerja dan pengembangan usaha menjadi perhatian. Pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dinilai membutuhkan instrumen pembiayaan yang tidak hanya mudah dijangkau, tetapi juga mempertimbangkan karakter usaha masing-masing.

Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Skema ini dinilai relevan bagi bisnis kreatif yang tidak selalu memiliki aset fisik besar, tetapi mempunyai nilai dari merek, karya, desain, maupun aset intelektual lainnya.

Pemerintah juga tengah mendorong perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor ekonomi kreatif serta mengembangkan alternatif pembiayaan lain, termasuk securities crowdfunding.

Rahayu menilai penguatan akses pembiayaan harus berjalan bersamaan dengan pembukaan akses pasar dan jaringan bisnis.

“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk membuka peluang bagi masyarakat dan usaha kecil. Namun agar potensi tersebut dapat berkembang, para pelaku usaha membutuhkan akses tidak hanya ke pasar dan jaringan, tetapi juga ke skema pembiayaan yang memahami karakteristik bisnis kreatif,” ujar Rahayu.

Menurut dia, kolaborasi antara pembuat kebijakan, perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi penting agar peluang pembiayaan tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar dapat diakses pelaku usaha.

Dari UMKM Lokal ke Ekosistem Bisnis

Pembahasan di Tabanan juga menarik perhatian pada cara UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem bisnis yang lebih besar.

Nuanu menjadi salah satu contoh yang dibahas. Kawasan ekonomi kreatif tersebut saat ini bekerja sama dengan 668 UMKM di Bali.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 370 merupakan pelaku usaha perorangan. Mereka berasal dari berbagai bidang, mulai dari perajin, pemilik warung, pengemudi, penyedia jasa laundry hingga pekerja kebun.

Sektor yang terlibat pun beragam, seperti makanan dan minuman, katering, transportasi, lanskap, hingga kebutuhan operasional.

Dalam periode 2023-2025, jumlah usaha kecil yang terlibat dalam ekosistem Nuanu disebut meningkat hingga 14 kali lipat.

Bagi Komisi VII, angka tersebut menunjukkan bahwa ekosistem bisnis dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk mendapatkan peluang yang lebih luas.

Bukan hanya melalui pengadaan barang dan jasa, tetapi juga lewat akses konsumen, jaringan profesional, kolaborasi, hingga eksposur pasar.

“Nuanu dapat menjadi salah satu contoh bagaimana infrastruktur dan ekosistem ekonomi kreatif dapat membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dan berkembang,” kata Rahayu.

Ia menambahkan, model seperti itu perlu dipelajari dan disesuaikan agar dapat diterapkan lebih luas di berbagai daerah.

Uang Belanja Diputar Kembali di Desa

Dampak ekonomi lokal juga menjadi bagian lain dari diskusi.

Melalui sejumlah program komunitas, Nuanu melibatkan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa-desa sekitar.

Salah satu praktiknya adalah pengadaan kebutuhan program melalui BUMDes di desa tempat kegiatan berlangsung.

Model tersebut telah diterapkan di 18 desa di Tabanan. Saat ini, Nuanu bekerja sama dengan 38 UMKM dan BUMDes lokal dalam pelaksanaan berbagai program.

Ketua BUMDes Beraban, I Gede Putu Waisnawa, mengatakan pola tersebut membuat belanja program tetap memberikan dampak kepada masyarakat sekitar.

“Bantuan pangan yang kami salurkan dibeli dan didistribusikan melalui BUMDes, sehingga nilai ekonominya tetap berputar di dalam desa,” ujar Waisnawa.
Menurut dia, pola kemitraan seperti itu ikut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Tantangan Berikutnya: Memperbesar Skala

CEO Nuanu Creative City Lev Kroll mengatakan keterhubungan antara pelaku usaha lokal, masyarakat, lembaga keuangan, dan sektor swasta menjadi salah satu kunci untuk menciptakan lebih banyak peluang ekonomi.

“Kami melihat Nuanu sebagai salah satu bagian dari ekosistem yang jauh lebih besar,” kata Lev.

Ia menyebut pengalaman di Nuanu menunjukkan bahwa ketika berbagai pihak dapat terhubung dalam satu ekosistem, peluang bagi pelaku usaha lokal ikut terbuka.

Kunjungan kerja Komisi VII tersebut pada akhirnya tidak hanya membahas kebutuhan modal UMKM, tetapi juga bagaimana pembiayaan, akses pasar, dan ekosistem bisnis dapat berjalan beriringan.

Bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, akses modal menjadi penting. Namun modal saja tidak cukup. Kemampuan masuk ke rantai pasok, mendapatkan konsumen, membangun jaringan, dan memperbesar skala usaha menjadi bagian lain yang menentukan apakah sebuah bisnis dapat bertahan dan berkembang. (jas)