AVNMEDIA.ID -  Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kesenjangan tenaga ahli di sektor keberlanjutan, terutama di bidang energi, konstruksi, pertanian, dan keuangan.

Dengan target ambisius mencapai net zero emission pada 2060, kebutuhan akan profesional terampil dan berwawasan luas semakin mendesak. Namun, saat ini pasokan talenta hijau di tanah air masih belum seimbang dengan permintaan yang terus meningkat.

Menurut data dari Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), sektor energi terbarukan di Indonesia berpotensi menciptakan sekitar 400 ribu lapangan pekerjaan baru pada tahun 2030.

Sementara itu, laporan LinkedIn mencatat lonjakan permintaan talenta hijau sebesar 11,6% antara 2023 dan 2024, namun pasokannya hanya bertumbuh 5,6%, memperlihatkan ketimpangan yang perlu segera diatasi.

Transformasi menuju keberlanjutan yang didorong oleh target global seperti SDGs dan komitmen net zero menuntut kerja sama erat antara pemerintah, industri, dan dunia pendidikan. Tanpa langkah strategis, upaya aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia bisa terhambat.

Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, Eniya Listiyani Dewi, menegaskan bahwa energi terbarukan adalah pusat dari transisi energi nasional. Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan pendidikan vokasi, terutama pada bidang teknis.

“Transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, tapi juga membuka peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi generasi muda. Upskilling dan perluasan akses pendidikan vokasi adalah kunci agar mereka bisa berperan aktif mendorong masa depan berkelanjutan,” jelas Eniya saat membuka Sustainability Forum 2025 di kampus Monash University Indonesia.

HADIRI FORUM - Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, Eniya Listiyani Dewi/ HO

Acara ini dihadiri lebih dari 300 pemimpin lintas sektor, membahas isu penting seperti mitigasi perubahan iklim, pembiayaan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta kebijakan terkait keberlanjutan.

Para pembicara kunci antara lain Eniya Listiyani Dewi, Ekonom Senior Bank Dunia David Kaczan, dan Deputy Director Monash Sustainable Development Institute, Dr. Annette Bos.

Sebagai dukungan nyata terhadap upaya keberlanjutan, Monash University Indonesia meluncurkan program Master of Sustainability yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini dirancang untuk menghasilkan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memahami kebijakan dan bisnis di bidang keberlanjutan.

Profesor Matthew Nicholson, Pro-Vice Chancellor & President Monash University Indonesia, menyatakan, “Indonesia adalah pionir dalam transisi keberlanjutan global, namun keberhasilan bergantung pada tenaga kerja terampil. Melalui pendidikan berkualitas dan kolaborasi lintas sektor seperti program Master of Sustainability ini, kami mempersiapkan pemimpin masa depan untuk mencapai target net zero pada 2060.”

BERBICARA - Profesor Matthew Nicholson, Pro-Vice Chancellor & President Monash University Indonesia/ HO

Sementara itu, Astri Wahyuni, Director of Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia, menambahkan, “Komitmen kami terhadap target net zero tidak hanya di teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen, serta kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi inovasi.”

Program Master of Sustainability ini menyasar profesional dari berbagai latar belakang yang ingin mendalami isu keberlanjutan dan memiliki keterampilan praktis untuk menghadirkan solusi nyata. Kurikulum interdisipliner mencakup mitigasi perubahan iklim, transisi energi, kota berkelanjutan, hingga ekonomi sirkular.

Mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman lapangan melalui kerja praktik dan proyek kolaboratif bersama industri, pemerintah, dan LSM.

Monash University Indonesia berkomitmen tidak hanya menawarkan gelar, tetapi juga membangun jalur talenta yang mampu memimpin transformasi ekonomi hijau Indonesia. Program ini mendukung target Net Zero 2060 dan komitmen Perjanjian Paris, memastikan lulusan siap berkontribusi di tingkat nasional maupun global. (jas)