AVNMEDIA.ID - Najwa Shihab, jurnalis dan pembawa acara ternama, mengkritik proses legislasi di Indonesia yang dinilainya semakin menjauh dari prinsip demokrasi dan partisipasi publik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025) bersama dengan enam pemimpin redaksi media nasional.

Para pemimpin redaksi tersebut adalah Sutta Dharmasaputra (Harian Kompas), Alfito Deannova Gintings (Detikcom), Retno Pinasti (SCTV-Indosiar), Lalu Mara Satriawangsa (TV One), dan Uni Lubis (IDN Times).

Dilansir dari Megakaltim.com,kegiatan ini dimoderatori oleh Valerina Daniel dari TVRI, dan di sesi tersebut Presiden Prabowo menjawab berbagai pertanyaan mengenai isu-isu penting seperti Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga pemberlakuan tarif dagang baru dari Amerika Serikat.

Dalam forum berdurasi 3,5 jam yang tayang di kanal YouTube Najwa Shihab dengan judul “Presiden Prabowo Menjawab” tersebut, Najwa Shihab menyoroti sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas DPR yang dinilai bermasalah, di antaranya RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, dan RUU Penyiaran.

“Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak, proses pembentukan Undang-Undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak, terutama kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR,” tutur Najwa Shihab.