Nikita Mirzani Ngamuk di Persidangan, Tolak Kembali ke Tahanan Gara-Gara Bukti Ditolak

AVNMEDIA.ID -  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali diwarnai kericuhan usai artis Nikita Mirzani mengamuk di ruang sidang, Kamis (31/7/2025).

Nikita Mirzani menolak kembali ke rumah tahanan setelah majelis hakim menolak permintaannya untuk memutar rekaman audio sebagai alat bukti dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Permintaan Rekaman Audio Ditolak, Nikita Langsung Naik Pitam

Insiden terjadi setelah sidang ditutup oleh Ketua Majelis Hakim Khairul Soleh.

Tiba-tiba, Nikita Mirzani berdiri dan berteriak, meminta agar rekaman audio yang disimpan dalam flashdisk diputarkan di depan persidangan.

Ia mengklaim rekaman itu berisi percakapan antara jaksa dan pelapor, Dokter Reza Gladys, yang bisa mengungkap kejanggalan dalam kasusnya.

“Saya tidak mau balik ke tahanan. Saya minta rekamannya diputar di muka persidangan,” teriak Nikita.

Tepis Tangan Jaksa, Tolak Pakai Rompi Tahanan

Saat jaksa mencoba memakaikan rompi tahanan merah, Nikita Mirzani menepis tangan jaksa dan menolak dipakaikan rompi.

Ia bahkan menyebut telah dikriminalisasi selama lima bulan dan tidak bisa merawat anak-anaknya.

“Jangan sentuh saya! Saya sudah dikriminalisasi. Waktu saya habis, saya tidak bisa urus anak-anak saya,” katanya penuh emosi.

Keributan akhirnya mereda setelah aparat keamanan menggiringnya keluar ruang sidang.

Nikita akhirnya mengenakan sendiri rompi tahanan dan dibawa kembali ke Rutan Pondok Bambu sambil terus menggerutu.

Kasus Pemerasan Rp 4 Miliar, Sidang Lanjut 7 Agustus

Jaksa mendakwa Nikita bersama asistennya, Ismail Marzuki, memeras pemilik produk kecantikan Glafidsya, Dokter Reza Gladys.

Nikita disebut menggunakan akun TikTok untuk menyebarkan pernyataan negatif soal produk tersebut dan meminta uang tutup mulut sebesar Rp 5 miliar—yang akhirnya dinegosiasikan menjadi Rp 4 miliar.

Karena merasa diperas, Reza melaporkan Nikita ke polisi.

Jaksa menyebut tindakan ini termasuk penyebaran informasi elektronik dengan tujuan merugikan orang lain dan mendatangkan keuntungan secara melawan hukum.

Sidang lanjutan dijadwalkan pada Kamis, 7 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. (jas)