Ia menambahkan bahwa keberadaan sistem pengendalian yang menyeluruh akan membantu mencegah penyalahgunaan wewenang serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Dengan begitu, titik-titik rawan korupsi, suap, dan kebocoran anggaran dapat diidentifikasi dan diantisipasi secara lebih cepat.

Lebih lanjut, SPIP juga menjadi instrumen penting dalam mengelola anggaran daerah agar lebih tepat sasaran. Selain mengurangi risiko pemborosan, sistem ini memastikan setiap pengeluaran benar-benar mendukung kepentingan masyarakat.

Ahyani turut menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada keterpaduan antara tiga komponen utama, yaitu SPIP, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Ketiganya berfungsi saling melengkapi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta akuntabilitas keuangan daerah.

“Asesor memiliki peran strategis dalam proses penilaian SPIP. Mereka harus mampu melakukan evaluasi secara objektif, mengidentifikasi kelemahan sistem, dan memberikan masukan untuk perbaikan,” ucapnya.

Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas para asesor dalam melakukan pengisian kertas kerja SPIP secara akurat dan profesional. Lebih jauh, upaya ini diharapkan turut berkontribusi pada peningkatan level penilaian SPIP Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. (adv)