DPRD Samarinda Dorong Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang Berbasis Data Akurat

USULAN LAHAN - Data usulan lahan untuk Sekolah Rakyat dari Kementerian PU/ IST
AVNMEDIA.ID - Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan ekstrem akan mulai diterapkan pada Juli 2025.
Samarinda terpilih sebagai salah satu dari 71 wilayah di Indonesia yang akan menjadi pilot project pelaksanaan program tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyambut baik inisiatif ini, namun mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya bersifat seremonial.
Menurutnya, fokus utama harus pada hasil nyata, terutama dalam membantu anak-anak keluarga miskin agar bisa kembali mendapatkan pendidikan.
Novan juga menekankan pentingnya ketepatan data sebagai fondasi keberhasilan program. Ia menyoroti peran Dinas Sosial dalam memverifikasi calon peserta, khususnya yang masuk kategori paling miskin sesuai basis data nasional desil 1 dan 2.
“Jika data tidak akurat, maka sasaran bantuan bisa meleset. Oleh karena itu, pendataan harus dilakukan secara teliti dan transparan sejak awal,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar metode pembelajaran yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dari latar belakang ekonomi sulit. “Pendidikan untuk mereka harus berbeda dari sekolah formal biasa agar hasilnya lebih efektif,” tambah Novan.
Untuk tahap awal, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan kuota 100 siswa yang mengikuti program ini, menyesuaikan dengan kapasitas fasilitas yang ada. Meski demikian, Novan berharap program ini tidak berhenti di tahap awal dan terus berlanjut secara berkelanjutan.
“Jika tujuan utamanya memang untuk memberantas kemiskinan lewat pendidikan, maka harus ada komitmen jangka panjang dan dukungan penuh dari semua pihak,” ujarnya.
Tak lupa, ia mengingatkan agar proses pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan mengajak semua elemen masyarakat serta organisasi pendidikan nonformal untuk ikut berperan aktif agar program ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan program ini tepat sasaran dan efektif,” ucapnya. (adv)