AVNMEDIA.ID -  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar pertemuan besar yang melibatkan pelaku usaha dan asosiasi tambang sebelum Oktober 2025.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari agenda sosialisasi aturan baru terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.

Sosialisasi Fokus pada Perubahan Durasi RKAB

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan sosialisasi intensif terkait perubahan masa berlaku RKAB dari skema tiga tahun menjadi satu tahun.

Tujuan utamanya adalah menutup celah terjadinya praktik korupsi dalam proses penerbitan dokumen tersebut.

"Menjelang Oktober nanti kita akan mengumpulkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mensosialisasikan aturan baru RKAB. Dari tiga tahun menjadi satu tahun, agar potensi penyimpangan bisa diminimalkan," ujar Anggia kepada wartawan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/8/2025).

Dasar Regulasi: Permen ESDM No. 10/2023

Saat ini, pengajuan RKAB mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 yang menetapkan masa berlaku RKAB selama tiga tahun.

Regulasi tersebut mengatur tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB serta pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Komisi XII DPR RI telah menyepakati perubahan skema tersebut menjadi tahunan.

Hal ini dinilai lebih responsif terhadap dinamika pasar.

Alasan Kuat Perubahan: Pasokan Tidak Sesuai Permintaan Pasar

Komisi XII DPR RI menilai bahwa penerbitan RKAB tiga tahunan tidak lagi relevan dengan kondisi permintaan pasar saat ini.

Terjadi ketidaksesuaian antara volume produksi minerba dengan kebutuhan aktual, sehingga diperlukan penyesuaian lebih fleksibel dan akurat. (jas)