AVNMEDIA.ID -  Proses seleksi penerimaan siswa di sekolah unggulan berbasis internasional yang akan dibangun di kawasan Loa Bakung, Sungai Kunjang, menjadi sorotan serius DPRD Kota Samarinda. Integritas dalam seleksi dinilai sebagai faktor krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyampaikan kekhawatiran masyarakat soal potensi praktik suap dalam proses penerimaan siswa.

Ia menegaskan pentingnya menjaga proses ini agar benar-benar bersih dari segala bentuk kecurangan.

Menurut Ismail, Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menjamin bahwa sekolah unggulan ini tidak tercemar praktik tidak sehat.

“Sekolah ini harus jadi contoh, bukan justru menjadi tempat praktik suap terselubung,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa sistem seleksi harus dijalankan secara ketat dan transparan, dengan mengacu pada indikator yang objektif dan meritokratis.

Lebih lanjut, Ismail mendorong keterlibatan aktif dari pemerintah kota dan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan seleksi. Menurutnya, pengawasan menjadi elemen penting untuk memastikan tujuan pendirian sekolah benar-benar tercapai.

“Tes masuk harus berbasis kemampuan siswa, bukan karena faktor lain. Harus ada pengawasan serius agar kualitas pendidikan yang dijanjikan tidak hanya jadi slogan,” tegas politisi PKS ini.

Diketahui, saat ini proses rekrutmen tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah dan guru, telah dimulai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Sekolah unggulan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025. Pemerintah berharap kehadiran sekolah ini dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan menjadi model pendidikan unggulan di kota tersebut.

“Sekolah ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pengembangan sistem pendidikan di Samarinda ke depan,” tambah Ismail.

Namun demikian, ia juga mengingatkan agar pembangunan dan perhatian tidak hanya difokuskan pada sekolah unggulan saja. Pemerintah Kota tetap diminta menjaga pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

“Kita ingin sekolah unggulan ini menjadi contoh, tapi bukan berarti sekolah lainnya diabaikan. Pemerintah tetap punya tanggung jawab besar terhadap semua sekolah,” tutupnya. (adv)